MAKLUMAT — Pemerintah pusat menetapkan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
Konferensi pers dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali.p>
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa seluruh instrumen negara dikerahkan secara maksimal. “Duka ini adalah duka kita bersama. Presiden meminta seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan BUMN bekerja cepat, efektif, dan responsif,” kata Pratikno disaksikan dari Youtube, @Sekretariat Presiden.
Lebih dari 500.000 ton logistik berupa sembako, makanan siap saji, obat-obatan, dan selimut telah dikirim ke lokasi terdampak. Distribusi dilakukan hingga ke wilayah yang aksesnya terputus total. Untuk mempercepat mobilisasi, pemerintah mengerahkan kekuatan penuh:
-
Udara: A400, C130J Super Hercules, dan CN-295 dikerahkan untuk airdrop serta angkut logistik. Sebanyak 50 helikopter TNI/Polri/BNPB menjangkau daerah terisolir.
-
Laut: TNI AL mengaktifkan tujuh KRI, termasuk dua kapal rumah sakit yang siaga di Lhokseumawe/Aceh Tamiang dan Sibolga.
-
Darat: TNI AD menurunkan delapan set Jembatan Bailey untuk menggantikan jembatan putus.
Di sektor layanan publik, PLN memperbaiki tower bertegangan tinggi dengan target rampung 2–3 hari. Telkom menurunkan 2.500 teknisi, sementara Pertamina didukung KRI tanker menjaga suplai BBM ke daerah isolir.
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem, Operasi Modifikasi Cuaca Digenjot
Dengan prediksi hujan lebat hingga sangat lebat hingga akhir tahun, pemerintah memperketat kesiapsiagaan. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) memakai lima pesawat karavan untuk mengurangi risiko hujan ekstrem. Terkait temuan kayu gelondongan yang terseret banjir, Menko Pratikno menyebut akan mengerahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Investigasi dilakukan melalui citra satelit dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menelusuri dugaan pembalakan liar.
Untuk insiden penjarahan minimarket, kepolisian menegaskan warga yang diamankan telah dilepas. “Kami memahami situasi darurat. Mereka membutuhkan makanan,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Video viral di Sibolga juga diklarifikasi sebagai proses distribusi beras di gudang Bulog, bukan penjarahan.
Status Bencana Tidak Diubah, Fokus pada Respons Cepat
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional karena fokus diarahkan pada percepatan penanganan. “Yang penting bukan status, tapi kecepatan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, telah menginstruksikan backup penuh dari pemerintah pusat, termasuk pendanaan. Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp500 miliar disiapkan dan bisa ditambah sesuai kebutuhan. “Jika perlu penambahan, Presiden sudah memberi instruksi untuk langsung dilakukan,” tegasnya.
Di sisi lain, Mendagri telah mengeluarkan surat edaran yang memungkinkan kepala daerah mentransfer dana hibah langsung ke daerah terdampak guna memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT).
Penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar kini berjalan dengan pola all-out response, memobilisasi seluruh kekuatan nasional dari pusat hingga daerah.***
