MAKLUMAT — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan PP Muhammadiyah di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (21/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, KPK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas elemen untuk membangun budaya integritas dan antikorupsi yang kuat.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan komitmen lembaga antirasuah tersebut dalam membangun sinergi bersama berbagai pihak. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Muhammadiyah dalam membangun budaya integritas yang kuat di masyarakat.
“Kolaborasi ini memperkuat langkah KPK mendorong gerakan antikorupsi yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi menanamkan nilai moral dan etika melalui pendidikan dan organisasi keagamaan,” ujarnya.
“Kekuatan ini berpotensi mendorong perubahan budaya dan perilaku publik yang antikorupsi,” sambung Ibnu.
Pengembangan Modul Pendidikan Antikorupsi
Ibnu menilai jaringan luas Muhammadiyah di sektor pendidikan, kesehatan, dan komunitas masyarakat sipil menjadikan organisasi yang berdiri sejak tahun 1912 tersebut sebagai mitra strategis dalam mendorong budaya antikorupsi sejak dini.
Dalam kesempatan tersebut, KPK bersama Muhammadiyah membahas pengembangan modul pendidikan antikorupsi berbasis nilai agama, pelibatan civitas akademika, hingga penguatan peran tokoh masyarakat sebagai agen integritas.
“Kami ingin pemberantasan korupsi tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi juga tumbuh dari akar rumput melalui organisasi publik,” tambah Ibnu.
KPK juga menegaskan bahwa sikap integritas harus dijaga tanpa kompromi, termasuk dalam tata kelola organisasi masyarakat. Muhammadiyah dinilai dapat menjadi contoh penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih dan beretika.
Tidak hanya soal pendidikan, KPK juga menyoroti peran Muhammadiyah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan. Ibnu mengingatkan pentingnya kepatuhan pada regulasi, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024 tentang usaha pertambangan mineral dan batubara.
“Pengelolaan tambang harus menunjukkan kepatuhan hukum, keberlanjutan lingkungan, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat lokal,” kata Ibnu.
Integrasi NIlai-nilai dalam Pendidikan
Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Hukum, HAM, dan Hikmah, M Busyro Muqoddas, menyambut baik kemitraan tersebut.
Ia menandaskan pentingnya pendidikan yang komprehensif dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan integritas personal.
“Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan integritas personal adalah kunci dalam menciptakan perubahan berkelanjutan,” tandas Busyro, yang juga pernah menjabat Ketua KPK RI.
Lebih jauh, Busyro menegaskan kesiapan Muhammadiyah untuk menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan catatan dan komitmen untuk menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Muhammadiyah akan mengelola sumber daya alam (SDA) secara bertanggung jawab, melibatkan profesional dari kalangan kader, warga persyarikatan, hingga akademisi, dan memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir dampak lingkungan,” tegasnya.
