MAKLUMAT – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat aturan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap dapur dalam satuan layanan gizi (SPPG) dilarang berdiri dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kandang hewan, atau sumber pencemar lain yang berisiko menurunkan mutu makanan.
Aturan ini tertuang dalam SK Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025, yang menjadi pedoman teknis terbaru penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2025.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN,Khairul Hidayati menegaskan dapur MBG bukan sekadar tempat memasak, melainkan “dapur publik” yang harus mencerminkan standar kebersihan nasional.
“SPPG harus bebas dari sumber pencemaran. Tidak boleh dekat TPA, kandang hewan, atau area berpotensi mengontaminasi bahan makanan,” ujar Khairul di Jakarta, Sabtu (25/10).
Ia menjelaskan, setiap dapur wajib memenuhi syarat lokasi dan lingkungan higienis: memiliki akses jalan memadai, listrik dari jaringan PLN, dan sumber air bersih yang layak konsumsi. Seluruh proses pengolahan makanan juga harus mengikuti lima kunci keamanan pangan BGN yang mengacu pada prinsip good hygiene practice dan food safety.
Selain lokasi yang steril, SPPG diwajibkan memiliki ventilasi cukup, pemisahan area bahan mentah dan matang, serta peralatan makan berbahan food grade stainless steel. Semua sarana itu, kata Khairul, bertujuan mencegah risiko kontaminasi biologis maupun kimiawi.
“Kami tidak ingin ada risiko kesehatan muncul dari dapur program gizi. SPPG adalah ujung tombak penyedia makanan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” tegasnya.
BGN juga meminta pemerintah daerah aktif memantau proses pembangunan dapur MBG agar sesuai tata ruang wilayah dan standar kebersihan lingkungan. Verifikasi lapangan dilakukan secara berlapis oleh tim teknis BGN bersama Dinas Kesehatan dan pemda setempat.
“Keamanan pangan adalah fondasi utama keberhasilan program MBG. Karena itu, kami tidak akan kompromi terhadap standar kebersihan—mulai dari lokasi, dapur, hingga alat makan,” kata Khairul.
