MAKLUMAT – PDI Perjuangan (PDIP) memilih menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan itu disampaikan melalui surat internal partai yang ditandatangani pada 1 Juli 2026 dan kembali menjadi perhatian publik pada Rabu (8/7/2026).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi sebagai kategori ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pernyataan itu merujuk pada pandangan yang sebelumnya telah disampaikan Megawati saat membuka Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Bali, pada 1 Agustus 2025.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Bukan berdasarkan pembagian kekuatan politik ke dalam blok pendukung maupun penentang pemerintah.
Sikap PDIP sebagai partai penyeimbang bukan merupakan keputusan yang lahir dari dinamika politik jangka pendek ataupun strategi menghadapi konfigurasi kekuasaan. Sebaliknya, posisi tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen partai dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi.
”Posisi sebagai partai penyeimbang bukanlah pilihan taktis yang mengikuti perubahan politik sesaat. Demokrasi Indonesia memerlukan keseimbangan kekuasaan agar setiap kebijakan negara tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan penghormatan terhadap konstitusi,” ujar Megawati dalam surat internal tersebut.
Ia menegaskan bahwa sistem presidensial Indonesia memiliki karakter berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum dan menjalankan masa jabatan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Megawati, konstitusi tidak memberikan status hukum terhadap istilah partai oposisi ataupun oposisi resmi. Mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara, kata dia, diwujudkan melalui sistem checks and balances yang mengatur pembagian kewenangan antarlembaga negara.
”Konstitusi telah mengatur mekanisme keseimbangan kekuasaan melalui pembagian kewenangan antarlembaga negara. Karena itu, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tetap dapat berlangsung tanpa harus menggunakan istilah oposisi maupun koalisi sebagai kategori ketatanegaraan,” kata Megawati.
Fungsi Penyeimbang
Megawati menyampaikan bahwa keberadaan kekuatan penyeimbang memiliki arti penting bagi keberlangsungan demokrasi. Demokrasi membutuhkan ruang bagi kritik, koreksi, dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah agar arah pembangunan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
”Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi berpotensi kehilangan daya korektifnya. Kritik yang konstruktif merupakan bagian dari upaya menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi dan aspirasi rakyat,” tuturnya.
Ia menambahkan, posisi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan. Sebaliknya, fungsi penyeimbang diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi melalui pengawasan yang bertanggung jawab serta penyampaian masukan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Dalam penjelasannya, Megawati juga membandingkan sistem presidensial Indonesia dengan sistem parlementer yang diterapkan di sejumlah negara. Pada sistem parlementer, pemerintahan dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas di parlemen dan bergantung pada dukungan politik legislatif untuk mempertahankan kekuasaan.
Sementara itu, dalam sistem presidensial Indonesia, presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena kehilangan dukungan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemberhentian presiden hanya dimungkinkan melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
”Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga legitimasi pemerintah bersumber dari konstitusi. Karena itu, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas politik di parlemen, melainkan oleh mekanisme konstitusional yang telah diatur secara tegas,” urai Megawati.
Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya diskursus mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak sebelumnya menyoroti sikap partai berlambang banteng itu, termasuk munculnya berbagai pandangan mengenai hubungan PDIP dengan pemerintahan yang baru berjalan.
Melalui surat internal itu, Megawati kembali menegaskan bahwa sikap politik PDIP berlandaskan pada prinsip menjaga keseimbangan demokrasi, penghormatan terhadap konstitusi, serta komitmen untuk menyampaikan kritik dan koreksi secara bertanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. (*)
Penulis: Edi Susanto
