MAKLUMAT — Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY), Dr Takdir Ali Mukti SSos MSi, menilai lambatnya pemerintah mengisi kekosongan posisi duta besar (dubes) di sejumlah negara—termasuk Amerika Serikat (AS) dan PBB—menunjukkan bahwa Indonesia belum menempatkan isu hubungan internasional dalam kerangka darurat dan strategis.
Diketahui, Komisi I DPR RI sendiri baru saja melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon dubes RI pada Sabtu-Ahad (5-6/7/2025), padahal kekosongan kursi dubes sudah terjadi cukup lama di beberapa negara.
“Mestinya pemerintah merasa galau. Tapi saya lihat posisi dubes ini sudah kosong sejak 2023. Bagi orang HI, posisi ini sangat penting,” ujarnya dilansir laman resmi UMY, Senin (7/7/2025).
“Tapi tampaknya pemerintah cenderung santai (dalam merespon kekosongan posisi dubes). Dan itu bisa bermakna macam-macam,” sorot Takdir.
Tak hanya itu, Takdir melihat kemungkinan di balik kekosongan posisi tersebut salah satunya soal kepercayaan maupun kepentingan dalam relasi bilateral.
Menurutnya, jika coba menerka-nerka, ada kemungkinan juga bahwa kekosongan kursi itu lantaran pemerintah AS menginginkan agar tidak ada pengganti dubes baru, demi menjaga kesinambungan agenda negosiasi kedua negara yang telah terbangun sebelumnya.
“Bisa saja ada agenda yang sedang berlangsung, dan jika diganti orangnya, negosiasinya bisa tidak sinkron. Bahkan bisa jadi ada permintaan, ‘jangan diganti dulu’, karena mereka ingin melanjutkan pembahasan dengan dubes sebelumnya,” katanya.
Lebih lanjut, Takdir menilai bahwa kekosongan perwakilan diplomatik alias dubes di negara-negara sahabat yang strategis, menjadi tantangan serius bagi Indonesia.
Sebab itu, ia mendorong pemerintah segera mengisi posisi tersebut secara selektif, berdasarkan kualifikasi.
Namun, ia juga memberikan catatan khusus untuk posisi dubes AS dan PBB, yang menurutnya harus diisi oleh diplomat karier, karena kompleksitas hubungan bilateral yang tinggi. Khususnya, kata dia, dalam bidang ekonomi dan perdagangan.
“Perwakilan kita di luar negeri itu kan punya klasifikasi, ada yang kelas A, B, dan C. Untuk AS dan PBB, itu jelas kelas A. Maka, idealnya yang mengisi adalah diplomat karier atau sosok yang benar-benar paham visi bisnis dan diplomasi tingkat tinggi,” tandas Takdir.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa latar belakang di bidang hukum dapat menjadi nilai tambah bagi calon dubes, mengingat banyaknya perjanjian bilateral yang terdampak kebijakan proteksionis era Presiden AS Donald Trump.
“Ribuan perjanjian AS dan negara lain, termasuk Indonesia, digugurkan di era (kepemimpinan Presiden) Trump. Karenanya, kita perlu dubes dengan latar belakang hukum dan pengalaman negosiasi, agar bisa merancang ulang perjanjian-perjanjian yang strategis,” pungkas Takdir.
Sebelumnya, pada Sabtu-Ahad (5-6/7/2025) Komisi I DPR RI telah melakukan fit and proper test terhadap 12 calon dubes yang bakal mengisi kekosongan pos-pos dubes Indonesia di sejumlah negara sahabat.
Selain untuk AS dan PBB, beberapa nama juga bakal mengisi posisi dubes RI untuk Jerman, Slovakia, Singapura, Jepang, Vietnam, Belanda, Uni Emirat Arab (UAE), Brasil, hingga Qatar.
Kemudian, nama-nama lain juga diproyeksikan untuk mengisi perwakilan diplomatik RI untuk Oman, Ekuador, Bangladesh dan Nepal, Mesir, Malaysia, Korea Utara, Algeria, Suriah, Azerbaijan, Thailand, Papua Nugini, serta Belgia.
