MAKLUMAT – Bupati Jember Muhammad Fawait meminta pengelolaan dana desa diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Bukan sekadar memenuhi prosedur administrasi dan menghabiskan anggaran. Pemerintah desa juga perlu memahami aturan agar terhindar dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
Hal itu disampaikan Fawait dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Hotel Aston Jember, Senin (12/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin.
Menurut Fawait, desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, efektivitas penggunaan dana desa perlu diukur dari manfaatnya bagi warga. Terutama dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan.
“Tujuan sosialisasi pengelolaan dana desa ini adalah bagaimana membuat dana desa efektif untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan sekaligus menghindarkan dari kemungkinan kesalahan administrasi. Jadi, lebih kepada upaya pencegahan,” kata Fawait.
Ia menilai, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan keselarasan kebijakan dan komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa. Tanpa koordinasi antartingkat pemerintahan, program pembangunan berisiko tidak berjalan optimal.
“Kalau pemerintah pusat semangat, pemerintah kabupaten semangat, dan pemerintah desa juga semangat, insya Allah kemiskinan di Jember juga akan turun,” ujarnya.
Fawait juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah. Menurut dia, pemerintah kabupaten membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui peran anggota DPR RI dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan program nasional.
“Pemerintah kabupaten tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Kita punya anggota DPR RI. Salah satunya Charles Meikyansyah yang selama ini telah banyak membantu Jember,” kata Fawait.
Sementara itu, Charles Meikyansyah menekankan bahwa kebijakan dana desa harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut dia, pembahasan mengenai mekanisme maupun arah kebijakan anggaran desa perlu memastikan manfaat pembangunan tetap dirasakan warga.
“Yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat desa bisa tetap merasakan hasil pembangunan itu sendiri. Esensinya adalah itu,” ujar Charles.
Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan anggaran sesuai ketentuan sekaligus memastikan penggunaannya menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
