MAKLUMAT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan sikap resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11/2025).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, menegaskan, partainya menghormati kewenangan dan proses hukum yang dijalankan oleh KPK.
“Kami mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).
Said menegaskan, PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK serta menolak segala bentuk intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
“Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, DPD PDI Perjuangan Jatim mendukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Tindakan korupsi melukai kepercayaan rakyat. Kami mendukung langkah KPK dan pihak-pihak lain dalam upaya menegakkan hukum secara tegas,” ungkapnya.
Atas peristiwa ini, Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tertangkapnya kader partainya yang menjabat sebagai Bupati Ponorogo tersebut.
“Kami memohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menyebut bahwa peristiwa ini menjadi bahan evaluasi internal partai untuk memperkuat pembinaan kader serta memperbaiki sistem rekrutmen kepala daerah.
“Kami akan berbenah ke dalam agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk mendorong sistem pemilihan kepala daerah yang tidak berbiaya mahal, karena potensi biaya tinggi bisa mendorong terjadinya praktik korupsi,” pungkasnya.
