MAKLUMAT — Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, telah menetapkan kembali Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB untuk periode 2024-2029.
Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB dalam Muktamar yang digelar pada 24-25 Agustus 2024 tersebut.
Penetapan Cak Imin dan K.H. Ma’ruf Amin diumumkan dalam sidang pleno keempat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB periode sebelumnya, Jazilul Fawaid. Jazilul menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah para ulama yang hadir dalam forum Muktamar.
“Dengan terpilihnya Ketua Umum DPP PKB Dr. Abdul Muhaimin Iskandar dan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro masa bakti 2024-2029, maka rapat pleno keempat ini kita nyatakan selesai,” kata Jazilul dalam keterangannya, Minggu (25/8).
Cak Imin dalam sambutannya menjelaskan bahwa penetapan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro merupakan hasil musyawarah dari sejumlah ulama, termasuk K.H. Said Aqil Siradj, K.H. Nurul Huda Djazuli dari Ponpes Al-Falah Kediri, K.H. Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, K.H. Subhan dari Brebes, K.H. Abdussalam Sohib dari Denanyar Jombang, serta K.H. Ma’ruf Amin sendiri. Sebelumnya Muktamar PKB digoyang demo dan pernyataan para pengurus NU.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda memilih untuk menanggapi pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyarankan pembatalan Muktamar tersebut. Huda menilai, pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi dan bukan sikap resmi PBNU.
Ia menegaskan bahwa PBNU sebagai organisasi masyarakat seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis atau campur tangan dalam pengelolaan partai politik. “Muktamar ke-6 PKB tetap bisa berlangsung tanpa hambatan,” ujar Huda.
Muktamar yang dihadiri oleh 2.888 peserta ini juga membahas sejumlah agenda penting, termasuk perumusan platform politik PKB, penetapan garis besar perjuangan partai selama lima tahun ke depan, serta penyusunan rekomendasi politik untuk menghadapi berbagai dinamika nasional.
