MAKLUMAT — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim MA, memberikan catatan penting dan rekomendasi dalam memperingati dua tahun ‘Badai Al-Aqsa’.
Menurutnya, 7 Oktober 2023, yang merupakan tanggal operasi tersebut, akan dikenang sebagai titik balik sejarah Palestina dan dunia.
Badai Al-Aqsa, kata dia, bukan sekadar peristiwa militer atau bentrokan bersenjata, melainkan momentum yang mampu mengubah arah perjuangan rakyat Palestina.
Perubahan Tatanan Global dan Runtuhnya Keangkuhan Israel
Menurut Sudarnoto, dua tahun Badai Al-Aqsa tidak hanya membuat dunia menyaksikan puing-puing reruntuhan Gaza, tetapi juga runtuhnya keangkuhan Israel dan bangkitnya kesadaran global.
“Gaza bukan lagi sekadar wilayah yang diserang, tetapi simbol keteguhan dan kebangkitan nurani dunia melawan hegemoni, ketidakadilan, dan penjajahan,” tegas Sudarnoto.
“Israel boleh menghancurkan bangunan, tetapi tidak akan pernah bisa menghancurkan semangat rakyat Palestina dan kekuatan solidaritas kemanusiaan. Dari puing-puing Gaza, lahir kekuatan baru, yaitu kekuatan nurani manusia yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Dan selama api itu terus menyala, Palestina akan tetap hidup, dan dunia akan terus bergerak menuju kemerdekaannya,” sambungnya.
Sudarnoto menilai, refleksi dua tahun Badai Al-Aqsa mengandung pesan penting tentang tanggung jawab moral dan politik dunia, terutama bagi Indonesia dan seluruh masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan.
“Perjuangan (kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia) belum berakhir, ia justru memasuki fase baru yang menuntut strategi yang lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan,” ujarnya, dalam keterangan kepada Maklumat.id, Senin (6/10/2025).
Terkait hal tersebut, Sudarnoto menyampaikan sejumlah catatan sekaligus rekomendasi penting, baik bagi pemerintah Indonesia, untuk masyarakat sipil, maupun gerakan pembela Palestina.
Untuk Pemerintah Indonesia
Terdapat setidaknya lima catatan serta rekomendasi yang diutarakan Sudarnoto bagi pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan tekanan diplomatik internasional agar Dewan Keamanan PBB dan lembaga dunia lainnya segera menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas kejahatan genosida dan pelanggaran berat hukum internasional.
“Kedua, memperkuat kerja sama strategis dengan negara-negara yang telah mengakui Palestina, serta mendorong negara lain untuk melakukan hal serupa, terutama di kawasan Asia-Pasifik dan Eropa,” tambahnya.
Ketiga, menolak dengan tegas segala bentuk upaya normalisasi dan keterlibatan dalam skema Abraham Shield Plan Netanyahu yang pada hakikatnya memperkuat penjajahan.
Keempat, memperluas peran diplomasi kemanusiaan Indonesia, termasuk dengan memimpin inisiatif global untuk rekonstruksi Gaza dan bantuan bagi korban perang.
“Kelima, memperjuangkan agar Palestina segera menjadi anggota penuh PBB, bukan hanya pengamat, sebagai simbol pengakuan atas kedaulatan yang sah,” tandas Sudarnoto.
Untuk Masyarakat Sipil dan Gerakan Pembela Palestina
Pertama, memperkuat solidaritas global dan jaringan advokasi internasional agar tekanan publik terhadap Israel tetap konsisten dan berkelanjutan.
Kedua, mengembangkan gerakan ekonomi dan budaya untuk memboikot produk-produk yang mendukung pendudukan Israel (BDS Movement) sebagai wujud perlawanan non-kekerasan yang nyata.
“Ketiga, memperbanyak kegiatan edukasi publik, media, dan akademik untuk melawan disinformasi dan menghidupkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya perjuangan Palestina,” sebut Sudarnoto.
Keempat, memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional guna memastikan bantuan bagi rakyat Gaza tersalurkan secara efektif dan berkelanjutan.
“Kelima, membangun platform komunikasi dan solidaritas antarnegara Muslim dan non-Muslim yang berkomitmen pada keadilan dan kemerdekaan Palestina,” imbuh pria yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
