Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara pinjaman bolder (pindar) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dengan para pemberi dana ( lender) di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10/2025). (Foto: OJK)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof Jimly Asshiddiqie menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri di 17 kementerian dapat digugat ke Mahkamah Agung. Ini karena perpol tersebut berpotensi bertentangan dengan UU Polri dan putusan MK. (foto: Ist)
Mahfud MD menilai Perpol 10/2025 melanggar UU Polri dan UU ASN karena mengatur penempatan anggota Polri di jabatan sipil tanpa dasar undang-undang. (Foto: Facebook Mahfud MD)