MAKLUMAT — Pemerintah Provinsi Maluku Utara baru memenuhi sekitar 1.900 hektare dari target cetak sawah 10.000 hektare yang ditetapkan pemerintah pusat. Kementerian Transmigrasi melihat kawasan transmigrasi yang belum produktif sebagai peluang untuk memperluas lahan pertanian sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, masih terbuka ruang yang besar untuk memenuhi target tersebut dengan memanfaatkan lahan-lahan transmigrasi yang belum produktif.
“Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada dan masih belum produktif,” ujar Viva Yoga saat memimpin rapat koordinasi antara Kementerian Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemerintah daerah yang memiliki kawasan transmigrasi di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (21/8/2026).
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta sekretaris daerah dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.
Viva mengatakan, pemerintah daerah yang siap membuka lahan baru dapat mengusulkan rencana tersebut untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian.
“Bila pemerintah daerah sepakat membuka lahan cetak sawah baru, selanjutnya akan Kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian”, ujarnya.
Menurut dia, cetak sawah baru diperlukan untuk meningkatkan produktivitas beras sekaligus memperbaiki kesejahteraan transmigran dan masyarakat di kawasan transmigrasi yang bekerja sebagai petani. Kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi sentra produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
Dalam rakor, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menghambat sektor pertanian di kawasan transmigrasi, antara lain keterbatasan irigasi, dampak limbah pertambangan, dan banjir.
Meski sejumlah kawasan transmigrasi telah menghasilkan beras, produksinya belum mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Akibatnya, kebutuhan beras dan sejumlah bahan pangan lainnya, terutama untuk Kota Ternate, masih didatangkan dari provinsi lain.
“Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut”, ujar Viva Yoga, yang pernah menjadi anggota Komisi IV DPR selama dua periode.
Viva menegaskan, program cetak sawah di Maluku Utara memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan produksi pangan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kebutuhan tenaga kerja dalam pengelolaan sawah baru, kata dia, dapat dipenuhi dari masyarakat setempat.
“Mencetak sawah baru di Malut tak sekadar untuk meningkatkan produksi bahkan swasembada beras baik di Malut maupun nasional namun juga untuk menciptakan lapangan kerja. Tenaga kerjanya bisa memanfaatkan dari masyarakat setempat atau lokal”, tuturnya.
Ia juga menilai perluasan areal persawahan di luar Jawa semakin penting karena lahan sawah di Jawa terus mengalami alih fungsi. Menurut Viva, sekitar 100.000 hektare sawah di Jawa beralih fungsi setiap tahun untuk perumahan, pabrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya.
“Sawah-sawah di Jawa banyak beralih menjadi perumahan, pabrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya”, ungkapnya.
Namun, Viva mengingatkan cetak sawah harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pertanian. Ketersediaan saluran irigasi, bendungan, dan sumber air harus dipastikan sejak awal agar lahan yang dibuka dapat langsung produktif.
“Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan”, paparnya.
“Jadi saat cetak sawah, juga akan dibangun saluran irigasi dan bendungan untuk menyediakan air”, tambahnya.
Karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian. Kementerian Transmigrasi bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung kebutuhan kawasan transmigrasi.
Sementara itu, Samsuddin Abdul Kadir menilai rakor tersebut efektif karena pemerintah daerah dapat menyampaikan persoalan langsung kepada pemerintah pusat.
“Rakor sangat efektif karena langsung didengarkan oleh Bapak Wakil Menteri”, ujarnya.
Samsuddin mengatakan program transmigrasi telah membantu Maluku Utara mengembangkan produksi pangan, termasuk beras. Kehadiran transmigran yang memiliki pengalaman bertani juga turut memengaruhi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pertanian.
“Adanya transmigran yang bercocok padi di sawah, kebiasaan itu juga menular ke masyarakat lokal”, ungkapnya.
Ia mengatakan Maluku Utara ingin meningkatkan produksi beras agar kebutuhan pangan daerah dapat dipenuhi dari produksi sendiri sekaligus berkontribusi terhadap target swasembada beras nasional.
