MAKLUMAT — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menilai bahwa besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan. Hal itu ia tegaskan ketika menghadiri Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Ia menilai, penyesuaian tersebut sangat penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dari pemerintah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengurangi beban yang masih ditanggung sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua peserta didik.
Sarmuji mengatakan, seminar tersebut diselenggarakan untuk mengkaji secara objektif besaran biaya satuan pendidikan yang dibutuhkan setiap peserta didik dalam satu tahun. Hasil kajian itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan, termasuk dana BOS yang selama ini diberikan pemerintah.
“Kita ingin me-review secara jujur sebenarnya berapa biaya satuan pendidikan per siswa per tahunnya, sehingga kita bisa melihat apakah dana BOS yang selama ini diberikan oleh negara itu bisa meng-cover standar minimal atau belum,” selorohnya.
Menurut dia, sampai saat ini masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan dan dukungan pembiayaan yang tersedia saat ini. Sebab itu, lanjutnya, diperlukan evaluasi terhadap formulasi pembiayaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Tiga Komponen Utama
Sarmuji menjelaskan, kajian tersebut disusun berdasarkan tiga komponen utama, yakni biaya operasional sekolah, biaya yang ditanggung tenaga pendidik, serta biaya yang masih harus dipenuhi oleh orang tua peserta didik. Ketiga komponen itu menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara lebih komprehensif.
“Dengan melihat tiga komponen tersebut, kita ingin memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan yang sebenarnya,” katanya.
Politisi yang juga menjabat Sekjen DPP Partai Golkar itu berpendapat, penyesuaian pembiayaan pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Meski demikian, formulasi biaya pendidikan, menurutnya, harus didasarkan pada perhitungan yang rasional agar mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
“Kita ingin ada peningkatan secara gradual terhadap biaya operasional sekolah yang diberikan pemerintah. Yang terpenting adalah hitung-hitungannya lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan,” tandasnya.
Sarmuji menambahkan, hasil seminar tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan, termasuk dalam pembahasan berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem pembiayaan pendidikan.
Ia berharap, melalui evaluasi tersebut, kebijakan pendanaan pendidikan diharapkan dapat semakin mendukung pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
