MAKLUMAT — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Rabu (18/2/2025), untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh sejumlah kepala desa.
Laporan ini merupakan tindak lanjut kerja sama pengawasan yang sebelumnya ditandatangani bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di The Tribrata, Hotel & Convention Center Darmawangsa Jakarta.
Yandri didampingi Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Irjen Teguh, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Nugroho Setijo Nagoro, serta sejumlah pejabat Kemendes PDT. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Bareskrim Komjen Wahyu Widada beserta jajaran petinggi Bareskrim.
Usai pertemuan, Yandri mengungkapkan bahwa laporan ini didasarkan pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data yang dihimpun pada semester pertama 2024, yakni dari Januari hingga Juni, menunjukkan adanya penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum kepala desa untuk kepentingan pribadi.
“Kami menemukan adanya indikasi Dana Desa yang digunakan untuk judi online dan kebutuhan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Menteri Desa,” ujar Yandri di Mabes Polri, Jakarta.
Menurut Yandri, laporan ini bertujuan memastikan dana tersebut tidak diselewengkan dan benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Minta Penegak Hukum Turun Tangan
Yandri menegaskan bahwa Kemendes PDT akan terus memperkuat pengawasan melalui sinergi dengan PPATK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. “Kami berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan ini, sehingga menjadi efek jera bagi kepala desa lainnya. Dana Desa bukan untuk bancakan, melainkan untuk pembangunan desa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yandri mengingatkan para kepala desa agar mengelolanya sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Ia juga mengajak masyarakat, lembaga desa, dan media untuk turut mengawasi pemanfaatan dana tersebut.
“Jika ada pihak yang menghambat atau mengganggu pelaksanaan pembangunan desa, saya minta kepala desa tidak ragu melapor ke aparat penegak hukum,” kata Yandri.
