MAKLUMAT — Sejurus kekalahan Al Gore (Capres AS dari Partai Demokrat) melawan George W Bush (Capres AS dari Partai Republik) pada Pemilu Presiden AS November 2004, di dunia disajikan isu perubahan iklim. Sebagai “hiburan” atas kekalahannya, Al Gore mendapat hadiah untuk kampanye An Unconvenient the Truth ke sepenjuru dunia. Propaganda ini menguraikan bahwa masyarakat internasional menghadapi perubahan iklim global yang nyaris tak terelakkan.
Sebenarnya hal itu bukan sekadar perubahan iklim fisik. Gagas perubahan itu berjalan sesuai dengan dogma Tatanan Dunia Baru (New World Order) yang mengemuka saat Woodrow Wilson (Partai Demokrat) menjadi Presiden AS ke 28 (1913-1921). Saat itu diksinya League of Nations. Lalu melalui konferensi Bretton Woods 1944, tema tatanan dunia baru ini memposisikan AS sebagai pemimpin dunia. Tentu karena AS sebagai pemimpin sekutu telah memenangkan PD II. Lalu PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO (GATT) pun cuma lembaga untuk menjalankan dan menjaga kepentingan AS. Inilah perubahan sistem menjadi multilateral.
Seiring dengan bubarnya Uni Soviet pada Desember 1991 dan runtuhnya tembok Berlin, AS menebar war on terror pasca “serangan” gedung kembar WTC 11 September 2001. Usai “memerangi terorisme” itu, AS menegaskan kepemimpinan dunianya dalam Strategi Keamanan Nasional AS (NSS of US), 17 September 2002 (Lihat: Ichsanuddin Noorsy, Bangsa Terbelah, 2019; Prahara Bangsa, 2024). Hingga Juli 2008, hegemoni AS itu telah memberi dampak perubahan ekosistem global. Dunia sebagian besar dalam genggaman geopolitik AS. Terutama karena kekuatan militer, dominasi dolar AS, dan penguasaan teknologi dalam percaturan ekonomi global. Dengan Make America Great Again di bawah Donald J Trump sebagai POTUS (President of the United States) ke-47 dan 49, hegemoni hendak dipertahankan dan dilanjutkan walau saat senja dominasi itu tak dapat ditunda.
Melalui kebutuhan akan investasi asing demi pertumbuhan ekonomi, Indonesia adalah negara yang menerima perencanaan dan pelaksanaan perubahan iklim geopolitik itu. Pertama, Indonesia menerima rancangan UU No. 1/1967 yang dibuat Kementerian Luar Negeri AS pada akhir Desember 1966. Lalu menjadi UU Penanaman Modal Asing pada 10 Januari 1967. Di sekitar tahun 1984-an Indonesia juga mengunyah renyah kebijakan Washington Consensus. Kebijakan yang diluncurkan era Reagan dan Thatcher dan dikenal dengan neoliberalisme “dikunyah” nikmat oleh barisan Widjojo Nitisastro hingga ke Purbaya Yudi Sadewa. Sukses meluluhlantakkan kepercayaan diri bangsa melalui pukulan nilai tukar rupiah, para elit Indonesia tanpa berpikir panjang, mendalam, dan bijaksana telah mereformasi sistem bernegara. Mereka mengubah UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 (UUD 2002).
Perubahan tersebut menerapkan totalitas liberalisme. Maka akar budaya kebersamaan (gotong royong) dicabut secara konstitusional. Sistem politik ketatanegaraan yang tidak berkiblat ke Barat dan ke Timur pun dikubur. Ini terjadi setelah Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Sudradjat Djiwandono menerima titah lembaga multilateral agar rupiah dilepas ke pasar bebas (free floating exchange rate) pada Agustus 1997. Lalu setelah usai mengubah UUD 1945 pada 1999-2002, Indonesia pun melaksanakan pemilu liberal pada 2004.
Kedua, Indonesia mendapat bencana nasional melalui Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, yang mengundang simpati internasional. Sebelum Tsunami Aceh terjadi, berlangsung bom di Kedubes Australia Jalan Kuningan pada 9 September 2004. Bom ini seakan memberi pesan kepada bangsa dan negara agar hasil Pemilu 2004 diterima. Setelah itu setiap bencana alam dipandang sebagai gejala alam. Sementara setiap bencana sosial, politik, dan bencana ekonomi dinilai karena dunia yang memang mengalami turbulensi. Kondisi volatile, uncertain, complex, dan ambigou (VUCA) yang terus bergelombang adalah penyebabnya. Bencana alam global pun tak terhindarkan. Sementara bencana sosial, politik, dan ekonomi sebagai ungkapan lain dari VUCA menghidangkan kondisi FLUX (fastest, liquid, uncharter, experiment), yakni badai yang mengkhawatirkan tragedi kemanusiaan, atau arus air tenang yang menghanyutkan ke lautan. Itulah yang terjadi sejak bencana Covid-19 hingga menggelembungnya saham pada perusahaan pengembang Artificial Intelligence (AI) bersamaan dengan melambungnya harga emas dan perak. Ya, ini bencana dari pergumulan AS melawan RRC di segala bidang sejak kalahnya Washington melawan Beijing pada perang dagang 2008.
Di banyak negara yang sekuler dan menerapkan demokrasi liberal, bencana alam dan bencana sosial politik ekonomi dipandang berdiri sendiri-sendiri. Padahal saat kita memahami bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta, maka bencana alam, apa pun bentuknya, adalah teguran keras bagi perilaku manusia yang durjana. Teori kelangkaan sumberdaya dan permintaan yang meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk, membenarkan terjadinya perebutan sumberdaya. Di balik ini, keserakahan, ketidakjujuran, dan keangkuhan, lalu kebanggaan akan kekayaan dan kekuasaan merupakan bagian yang utuh. Mereka memburu dunia. Padahal dunia adalah bangkai binatang belaka.
Disebabkan tidak terbebasnya masyarakat Indonesia dari ketertindasan, kebodohan dan kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan, maka berbagai bencana tersebut membuat sebagian besar masyarakat Indonesia abai bahwa telah terjadi kudeta senyap dan perubahan penguasaan berbagai sumberdaya daya dari negara ke korporasi. Akar masalahnya adalah penghianatan dan pengasingan diri terhadap amanah Pembukaan UUD 1945 yang dilakukan pemegang kuasa politik, penguasa bisnis, kelompok teknokrat dan birokrat, para penegak hukum, kaum intelektual, tokoh pers dan masyarakat.
Sikap mereka merupakan hasil kaderisasi dari berkiblat ke Barat tanpa memahami dan mendalami UUD 18/08/45. Karena air mengalir dari atas ke bawah, maka sebagian besar bangsa Indonesia pun ikut menghianati Pancasila dan mengasingkan diri dari janji suci Pembukaan UUD 1945. Perang nir-militer ini pun disertai perang informasi, sehingga masyarakat Indonesia umumnya tidak merasakan kekalahan dalam peperangan itu sebagai ketertundukan. Demikianlah kudeta korporasi sehingga saya menulis artikel bertajuk “Siapa pun Presidennya, Neoliberal Penguasanya” (Lihat: Ichsanuddin Noorsy, Kita Belum Merdeka, 2009: Selamat Datang di Negeri Amburadul, 2009).
Itulah bencana moral, mental, dan intelektual para elit Indonesia. Rakyat mengikutinya karena berbagai alasan. Karena ragam bencana besar gagal menyadarkan para elit, jangan terkejut jika bencana demi bencana akan terjadi lagi. Mampukah kita mengatasinya? Waktu yang akan menjawabnya.
Bandung, 31 Des 2025
