MAKLUMAT – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur terus mengalami peningkatan, yang menjadi ancaman serius bagi perekonomian serta stabilitas sosial. Menanggapi itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan langkah mitigasi mengantisipasi dampaknya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, terdapat 8.394 pekerja di 21 kabupaten/kota yang terkena PHK, sepanjang tahun 2024. “Bahkan, Jawa Timur menempati posisi kelima dengan angka PHK terbesar di Indonesia tahun lalu,” ungkap Puguh dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
Yang lebih mengkhawatirkan, menurut informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), ada sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika tak segera diantisipasi, hal itu bakal menciptakan gelombang pengangguran baru yang berpotensi menimbulkan masalah sosial di daerah.
“Kita tentu tidak ingin menghadapi bencana demografi berupa lonjakan pengangguran yang dapat berujung pada meningkatnya masalah sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus bertindak cepat,” tandasnya.
Terlebih, lanjut Puguh, visi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, mengusung konsep Jawa Timur sebagai ‘Gerbang Baru Nusantara’, dengan tujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. Namun, di lapangan justru ancaman PHK semakin nyata.
“Ini menjadi fenomena paradoksial. Di satu sisi, pemerintah daerah menggaungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, tapi di sisi lain, banyak perusahaan yang justru merencanakan PHK. Ini harus disikapi dengan serius,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Untuk itu, Puguh mendorong Pemprov Jatim, melalui Disnakertrans, untuk segera melakukan langkah-langkah preventif guna mengatasi ancaman PHK ini. Ia meminta adanya kebijakan konkret yang dapat menjadi solusi nyata bagi para pekerja yang terdampak.
“Sesuai dengan program quick win yang disampaikan gubernur, kebijakan yang diambil harus bisa menjadi solusi terhadap ancaman PHK ini. Selain langkah preventif, Pemprov Jatim juga harus siap dengan langkah nyata jika gelombang PHK tidak bisa dihindari, mengingat kondisi industri dan iklim usaha saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.
Dengan adanya langkah yang cepat serta strategi mitigasi yang tepat, Puguh berharap Pemprov Jawa Timur bakal mampu melindungi para pekerja dari ancaman PHK dan menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Timur.
