MAKLUMAT — Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa, menyampaikan pandangan berbeda dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai sistem pemilu yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur, Ahad (13/7/2025).
“Saya ingin memberikan perspektif yang agak berbeda. Perdebatan pemilu ini memang menarik, tapi perbaikannya berjalan lambat,” katanya membuka tanggapan.
Dalam forum bertajuk ‘Jalan Tengah Sistem Pemilu Indonesia: Mencari Titik Temu Perdebatan Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup‘ itu, Dedi menekankan pentingnya membenahi perilaku politik ketimbang sekadar berganti sistem.
Ia menilai bahwa pengubahan sistem tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Menurutnya, sistem proporsional tertutup yang sering disebut-sebut lebih murah pun hanya menurunkan sedikit beban biaya politik.
“Apakah proporsional tertutup membuat biaya politik lebih rendah? Tidak, (kalau turun) hanya turun 10 persen mungkin,” sorot politisi Partai Demokrat itu.
Dalam forum tersebut, Dedi menggarisbawahi bahwa persoalan inti bukan semata pada sistem, melainkan pada kesadaran politik masyarakat. Sebaik apapun sistemnya, mendorong kesadaran politik masyarakat ini lebih penting.
Ia mempertanyakan urgensi terus-menerus mengganti sistem pemilu apabila persoalan utama, yaitu perilaku pemilih dan aktor politik, belum ditangani secara serius.
“Kalau kesadaran politik tinggi, maka money politic akan rendah,” tandas Dedi.
Baginya, yang lebih penting dilakukan saat ini adalah menyempurnakan sistem proporsional terbuka yang sudah ada, alih-alih terjebak pada perdebatan yang berulang setiap kali pemilu digelar. Ia menyebut bahwa setiap perubahan sistem akan berkonsekuensi pada biaya politik tambahan, termasuk keharusan KPU melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat.
Ia juga menanggapi usulan jalan tengah sistem pemilu yang ditawarkan oleh LHKP PP Muhammadiyah.
Menurutnya, usulan tersebut tidak perlu menjadi bahan perdebatan panjang. Melainkan bagaimana kekuasaan dikelola secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip pemilu langsung, bebas, dan rahasia yang diatur dalam Undang-Undang.
“Saya ingin Muhammadiyah selalu mengaspirasikan kesadaran politik. Ini yang sangat penting,” tandas Dedi.
