DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati turut mengomentari besarnya biaya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat (Sumbar) yang mencapai Rp 350 miliar.
Neni meminta adanya transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait biaya PSU. Dia mewanti-wanti, agar digelarnya PSU di sejumlah daerah bukan malah memunculkan ‘ruang gelap’ yang rawan terjadi penyelewengan anggaran.
“Perlu ada transparansi dan akuntabilitas jangan sampai PSU ini menjadi ruang gelap dalam hal pendanaan dan terjadi adanya penyelewengan,” ujarnya kepada Maklumat.id, Sabtu (20/7/2024).
Tingkat partisipasi pemilih dalam PSU, lanjut Neni, terbilang sangat rendah. Artinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak betul-betul melakukan sosialisasi dengan maksimal kepada masyarakat.
“(Maka) seharusnya dari sisi anggaran dapat dihemat dan tidak membengkak. Kalaupun kemudian terjadi adanya pembengkakan maka harus rasional di item mana dan penggunaannya untuk apa saja,” tandas perempuan yang juga menjabat Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah itu.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti biaya pelaksanaan PSU Pileg DPD RI Dapil Sumbar, yang mencapai Rp 350 miliar. Dia menilai, PSU di Sumbar seharusnya tidak terjadi, jika KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai ketentuan masa jeda 5 tahun bagi terpidana korupsi.
“Coba tebak biaya PSU di Sumatera Barat, untuk satu kotak suara, ayo berapa? Rp 100 miliar? Tebak aja, 17 ribu TPS, Rp 350 miliar,” katanya ketika menjadi pembicara dalam Pernas XII Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (18/7/2024) lalu.
“Mendingan itu untuk program bantuan masyarakat, buat sekolah, Rp 350 miliar, PSU,” sambung Bagja.
Sementara itu, Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan, besarnya biaya PSU di Sumbar lantaran memiliki jumlah pemilih yang paling besar dibandingkan daerah-daerah lainnya.
“Ya memang benar (Rp 350 miliar), memang benar 17 ribu TPS,” kata Afif saat dikonfirmasi di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (19/7/2024).
“Mungkin teman-teman tidak memikirkan situasi itu, bahkan di situasi yang ke Mentawai itu kapalnya sempat hilang kontak karena ombak besar, tapi kan itu harus kita lakukan semua dan sudah kita lakukan,” sambungnya.
“Ya karena itu dia pemilihnya paling besar, dapilnya itu provinsi, TPS nya 17 ribu paling besar Rp 300 (an miliar) sekian, benar,” tandas Afif.
Reporter: Ubay NA
