MAKLUMAT — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal menegaskan sikapnya terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak berubah sejak awal. Melalui akun X pribadinya pada Jumat (6/2/2026), ia menyampaikan pandangannya di tengah perdebatan publik mengenai posisi Indonesia dalam forum tersebut dan dinamika konflik Palestina–Israel.
“Posisi saya mengenai BoP sama sekali tidak berubah. Piagam BoP banyak kejanggalan, tapi karena sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk bungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP,” katanya, melansir akun X @dinopattidjalal.
Dino menyebut pandangan itu tetap ia pegang setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ia menilai, dalam sejumlah aspek, sikap pemerintah justru sejalan dengan posisi kritis yang selama ini ia sampaikan. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan strategis sejak awal agar Indonesia tidak terjebak dalam agenda politik pihak lain.
Ia juga meluruskan pernyataannya soal BoP sebagai satu-satunya opsi saat ini. Menurut Dino, pernyataan itu bukan penilaian normatif, melainkan gambaran kondisi faktual di lapangan terkait upaya gencatan senjata yang tersedia saat ini.
“Mengenai ucapan saya bahwa BoP satu-satunya opsi saat ini, ini adalah fakta di lapangan,” ujarnya.
Dino menjelaskan hingga kini hanya ada rencana 20 point plan BoP sebagai kesepakatan yang didukung Dewan Keamanan PBB untuk mendorong gencatan senjata. Ia menyebut belum ada alternatif konkret dari Uni Eropa, Rusia, Tiongkok, maupun negara-negara Arab. Dukungan negara-negara Arab terhadap rencana tersebut, lanjut Dino, tidak berarti BoP merupakan solusi terbaik atau bersifat permanen.
Ia kemudian menjelaskan makna pendekatan “realistis” yang ia sematkan pada sikap Presiden. Menurut Dino, Presiden memahami keterbatasan Indonesia untuk terlibat langsung dalam konflik yang sangat kompleks. Karena itu, Indonesia secara strategis dan taktis memilih bergerak sejalan dengan tujuh negara muslim lainnya, sembari menyadari risiko kegagalan BoP.
“Realistis juga berarti Presiden sadar tidak ada jaminan BoP akan berhasil, bahkan kemungkinan gagal,” jelasnya.
Dalam suasana saat ini, Dino mengaku tidak terlalu optimistis BoP akan membuahkan hasil. Meski demikian, ia melihat masih ada peluang kecil dalam Resolusi DK PBB 2803, khususnya pada butir kedua, yang dapat membuka jalan bagi kemerdekaan Palestina. Peluang tersebut, menurut Dino, hampir pasti akan dihadang Israel sehingga perlu terus didorong melalui BoP dan jalur diplomatik lainnya secara berkelanjutan.
Di luar isu BoP, Dino juga menyinggung hubungannya dengan Prabowo yang telah terjalin selama tiga dekade. Ia menyebut hubungan itu terbangun sejak dirinya masih menjadi diplomat muda dan Prabowo bertugas di Kopassus. Hubungan tersebut tetap terjaga ketika Prabowo berada di berbagai posisi politik hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Dalam pertemuan terakhir di Istana, Dino mengaku menyampaikan pandangannya secara terbuka, termasuk ketidaksetujuannya terhadap rencana Indonesia membayar Rp 17 triliun untuk menjadi anggota permanen BoP, yang disebutnya telah dicatat oleh Presiden.
“Prinsip saya dalam ruang publik adalah Speak truth to power. Speak truth to the people. Wisdom without fear,” katanya.
