MAKLUMAT – Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025-2030 resmi disetujui oleh DPRD Jatim dalam Sidang Paripurna di Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat (21/3/2025).

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Jatim dan DPRD Jatim menjadi tanda bahwa proses penyusunan RPJMD telah memasuki tahapan lanjutan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian RPJMD sebelum tenggat waktu enam bulan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Karena nantinya RPJMD provinsi akan menjadi acuan juga di tataran kabupaten/kota, maka kita akan mengupayakan agar penyusunan bisa dilakukan dan tuntas dalam waktu tiga bulan,” ujar Khofifah.

Sebelum pembahasan dengan DPRD, Ranwal RPJMD telah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk eksekutif, legislatif, akademisi, pelaku usaha, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, hingga lembaga pemerintahan secara vertikal.

Khofifah menargetkan dokumen Ranwal RPJMD dapat diajukan ke Kemendagri pada akhir Maret 2025 untuk konsultasi lebih lanjut pada bulan April. Jika proses berjalan lancar, RPJMD diharapkan dapat diselesaikan sebelum batas enam bulan pascapelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita berusaha agar RPJMD 2025-2030 bisa rampung sebelum waktu 6 bulan. Sebab jika RPJMD provinsi rampung lebih awal, maka penyusunan RPJMD kabupaten/kota di Jatim juga bisa dipercepat,” pungkas Gubernur Jatim dua periode itu.