MAKLUMAT — Alih-alih berhemat, DPR RI justru menunjukkan menghapus satu tunjangan, tapi menambah yang lain. Setelah tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan dicabut, kini muncul kabar dana reses tiap anggota melonjak menjadi Rp 702 juta.
Kabar ini sontak memicu sorotan publik. Di tengah harga pangan dan biaya hidup yang naik, langkah DPR dianggap sebagai “permainan anggaran berbungkus efisiensi.”
Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai langkah DPR ini sebagai bentuk akal-akalan politik anggaran. “Rakyat digiring untuk percaya DPR rela berhemat. Padahal di baliknya, dana reses justru dinaikkan berkali lipat,” ujarnya, Minggu (12/10).
Lucius menyebut dana reses seharusnya dipakai menyerap aspirasi masyarakat, tapi di lapangan sering tak jelas manfaatnya. “Kegiatan reses kerap formalitas belaka. Laporannya ada, tapi hasilnya nihil,” sesal dia.
Lucius menilai melonjaknya dana reses semakin memperlihatkan jarak antara elit politik dan rakyat yang mereka wakili. Wakil rakyat di Senayan sibuk menambah pos sendiri, tapi lupa menambah kesejahteraan rakyat.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya kenaikan dana reses. Ia berdalih peningkatan itu sejalan dengan bertambahnya intensitas dan wilayah kegiatan di daerah pemilihan.
“Dana reses bukan uang pribadi anggota DPR, melainkan untuk kegiatan di dapil,” kata Dasco.
Langkah DPR menaikkan dana reses terasa janggal di tengah ekonomi rakyat yang masih seret. Harga kebutuhan pokok naik, daya beli menurun, tapi “uang aspirasi” di Senayan justru membengkak.
Berikut daftar gaji DPR yang dinilai tetap fantastis. Meski tunjangan rumah dihapus, pendapatan anggota DPR tetap tinggi:
-Gaji pokok: Rp 4,2 juta
-Tunjangan jabatan: Rp 9,7 juta
-Tunjangan komunikasi & kehormatan: ±Rp 20 juta
-Honor legislasi, anggaran, dan pengawasan: ±Rp 25 juta
➡️ Total bulanan: ±Rp 65,6 juta
*Jumlah ini belum termasuk dana reses Rp 702 juta per tahun yang kini disorot publik.
