MAKLUMAT – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari 1.046 perusahaan, jumlah BUMN akan dipangkas menjadi 228 perusahaan.
Menurut Gus Rivqy, sapaan akrab Rivqy Abdul Halim, langkah ini merupakan bentuk tata kelola ulang yang mendesak dilakukan agar BUMN semakin sehat, efisien, dan memberikan kontribusi nyata bagi negara.
“Buat apa jumlah BUMN banyak, tapi justru merugikan negara. Lebih baik jumlahnya tidak terlalu banyak, namun menghasilkan keuntungan besar dan memberikan sumbangsih signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Politisi muda PKB itu menegaskan, restrukturisasi jumlah BUMN merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing, memperbaiki manajemen, serta mendorong BUMN menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.
“Kita harus berani melakukan pembenahan besar-besaran. Jangan lagi ada BUMN yang hanya menjadi beban APBN. Harus ada transformasi agar keberadaan BUMN benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” tambah Gus Rivqy.
Gus Rivqy menjelaskan, proses streamlining BUMN akan diikuti penggabungan unit usaha sejenis. Misalnya, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perhotelan, properti, dan sektor lainnya digabungkan dalam satu holding. Salah satu contohnya adalah pembentukan Indonesia Healthcare Corporation (IHC), holding rumah sakit BUMN anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yang mengelola rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia.
Peran Negara
Politisi asal Dapil Jawa Timur IV itu menekankan, pemangkasan BUMN bukan berarti melemahkan peran negara di sektor strategis, melainkan justru memperkuat dengan pengelolaan lebih fokus, profesional, dan akuntabel.
“Kami dari Komisi VI DPR RI mendukung penuh dan siap mengawal pemangkasan jumlah BUMN. Pengurangan perusahaan pelat merah ini harus segera dilakukan,” pungkas Gus Rivqy.
Sebelumnya, BPI Danantara mengungkap bahwa pengelolaan 1.046 BUMN selama ini tidak efisien. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut, 97 persen dividen BUMN hanya datang dari delapan perusahaan, sementara 52 persen BUMN justru merugi. Total kerugian akibat inefisiensi mencapai sekitar Rp 50 triliun per tahun.
