MAKLUMAT — Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengecam keras tindakan penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut menyebabkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka, termasuk satu yang dalam kondisi kritis.
“Duka cita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2024).
Penembakan Dinilai Berlebihan
Peristiwa penembakan terjadi pada Jumat (24/1/2024), ketika 26 PMI nonprosedural mencoba meninggalkan Malaysia secara ilegal menggunakan boat. Kapal patroli APMM mengejar dan menembaki boat dari jarak sekitar 20 hingga 25 meter. Akibatnya, satu PMI asal Riau meninggal dunia, sementara empat PMI lain yang terluka dikabarkan berasal dari Aceh.
Cucun menilai tindakan APMM yang menggunakan senjata api kepada warga sipil terlalu berlebihan. “Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan,” tegasnya.
Desak Investigasi dan Perlindungan Korban
Cucun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang telah mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan atas insiden ini. “Indonesia harus meminta pertanggungjawaban dari Malaysia terkait masalah penembakan yang menghilangkan nyawa warga kita,” tandasnya.
Ia juga mendesak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan atase kepolisian untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia. Hal ini diperlukan untuk memastikan pendampingan hukum bagi PMI yang terluka serta pengurusan jenazah korban yang tewas.
“Pemerintah harus memastikan PMI kita yang terluka mendapatkan bantuan dan perlindungan. Apalagi mereka masih dalam pengawasan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM),” kata Cucun.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan akuntabilitas proses hukum oleh otoritas Malaysia terhadap tindakan yang dinilai sebagai penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force).
Tanggung Jawab Negara untuk Lindungi PMI
Sebagai Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun mendesak Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan perlindungan bagi PMI, baik di dalam maupun luar negeri. “PMI kita harus mendapat perlindungan dari negara. Pemerintah juga harus memastikan akuntabilitas proses hukum oleh otoritas Malaysia,” pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
