MAKLUMAT — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah membuka lahan kelapa sawit di Papua. Pasalnya, kebijakan tersebut harus mengutamakan keselamatan lingkungan dan perlindungan masyarakat adat agar tidak memicu dampak ekologis dan sosial yang serius.
Johan menilai pemerintah perlu menyusun perencanaan yang matang, dan transparan sebelum merealisasikan pembukaan lahan sawit di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan secara terbuka.
“Pembangunan energi harus sejalan dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium uji coba kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa jauh lebih serius dan sulit dipulihkan,” kata Johan, Kamis (25/12/2025).
Dia juga mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan lahan, serta memastikan pelibatan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan.
Menurutnya, wacana pengembangan sawit di Papua tidak boleh dilihat semata dari sisi ekonomi atau ketahanan energi. Pemerintah harus menguji kebijakan tersebut secara serius dari aspek ekologi, sosial, dan tata kelola lahan.
Johan menegaskan kelapa sawit bukan tanaman yang otomatis bermasalah. Namun, risikonya akan sangat besar jika penanaman dilakukan tanpa perencanaan ekologis yang ketat, dan tanpa penghormatan terhadap daya dukung lingkungan serta hak masyarakat adat.
“Pengalaman bencana ekologis di Aceh dan Sumatera harus menjadi pelajaran nasional,” tandasnya.
Ia menambahkan Papua memiliki karakter ekologis yang sangat sensitif, dengan tutupan hutan alam yang luas, wilayah adat yang kompleks, dan sistem hidrologi yang jauh lebih rentan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Karena itu, pendekatan pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain.
“Papua itu berbeda. Pembangunan harus berbasis kehati-hatian, berbasis ilmu pengetahuan, dan berbasis penghormatan terhadap masyarakat adat,” terang Johan.
Sebelumnya diinformasikan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi nasional guna menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah menargetkan tidak lagi mengimpor solar mulai 2026 dan secara bertahap menghentikan impor bensin. Namun, DPR mengingatkan agar agenda besar swasembada energi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, khususnya di wilayah Papua.
