DPR Sepakati Tambahan Anggaran TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar: Percepat Pemulihan Pascabencana

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa bersama Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). (Foto: DPR)

MAKLUMAT — DPR RI melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) menyepakati tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi tiga provinsi terdampak banjir bandang di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Tambahan anggaran tersebut juga mencakup seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut sebagai langkah percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda pada akhir November 2025 lalu.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyebut bahwa salah satu fokus utama pembahasan penanganan bencana adalah dukungan anggaran lintas sektor untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak. Dukungan tersebut meliputi skema transfer ke daerah serta penambahan anggaran kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota (di tiga provinsi tersebut) dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,” kata Saan saat membacakan kesimpulan rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Selain tambahan TKD, rapat juga menyepakati mekanisme penguatan pembiayaan melalui realokasi anggaran dari pos lain. Langkah ini dinilai strategis agar kebutuhan pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu siklus anggaran berikutnya.

Baca Juga  2.798 Sekolah Rusak! Kemendikdasmen Kerahkan Kelas Darurat dan UAS Fleksibel di Sumut, Sumbar dan Aceh

Saan menjelaskan, tambahan dukungan anggaran diarahkan terutama bagi sektor pekerjaan umum yang memiliki peran vital dalam pemulihan fasilitas dasar masyarakat, mulai dari jaringan infrastruktur hingga sarana sosial.

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saan juga menyoroti percepatan pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan terdampak bencana yang jumlahnya mencapai 8.747 unit. Ia menegaskan pentingnya realisasi anggaran tersebut sebelum momentum hari raya agar para tenaga kesehatan dapat kembali bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat.

“Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri,” tandas politisi Partai NasDem itu.