MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti lambannya implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) di Indonesia. Teknologi yang diharapkan mampu membantu pengurangan emisi karbon ini dinilai belum menunjukkan kemajuan yang konkret, khususnya di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT PGN dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025), Eko menyatakan keprihatinannya terhadap progres pengembangan teknologi CCS. Ia menilai, meski sering disebut sebagai sektor yang menjanjikan, realisasi proyek ini masih jauh dari harapan.
“Kita ingin menjadi pemain utama dalam teknologi CCS dengan target kapasitas penyimpanan sekitar 7,3 gigaton. Namun, hingga kini proyek ini masih sebatas wacana tanpa eksekusi yang jelas. Saya khawatir ini hanya menjadi sekadar gimmick tanpa dampak nyata,” ujar Eko melansir laman Emedia DPR RI.
Eko meminta PHE segera menyusun peta jalan implementasi CCS yang lebih konkret. Ia menekankan pentingnya kejelasan skenario pendanaan, proyeksi keuntungan, serta jaminan agar proyek ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dampak ekonominya harus jelas. Apakah ini benar-benar akan memberikan keuntungan atau hanya sekadar strategi pemasaran hijau? Jika proyek ini gagal, siapa yang akan menanggung bebannya? Apakah Pertamina atau negara?” tambahnya.
Selain menyoroti CCS, Eko juga menekankan perlunya percepatan eksplorasi migas oleh PHE. Menurutnya, meski eksplorasi merupakan salah satu fokus utama perusahaan, masih banyak proyek yang mengalami keterlambatan sehingga berkontribusi terhadap stagnasi produksi dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya ingin laporan detail terkait proyek eksplorasi yang tertunda. Apa penyebab keterlambatannya, dan bagaimana strategi percepatan realisasinya?” ujarnya.
Eko memperingatkan bahwa ketergantungan pada sumur tua tanpa adanya eksplorasi yang agresif dapat menyebabkan penurunan produksi di masa mendatang. Ia meminta agar sektor eksplorasi mendapat porsi investasi yang memadai, setidaknya 20 persen dari total belanja modal (CAPEX) tahunan.
“Tanpa investasi yang cukup, kita tidak bisa terus bergantung pada sumur tua. Sektor ini perlu perhatian serius agar produksi energi tetap terjaga,” katanya.
Komisi VI DPR RI berharap adanya tindak lanjut yang jelas dari PT Pertamina Hulu Energi, baik dalam implementasi teknologi CCS maupun dalam percepatan proyek eksplorasi migas. Transparansi dan kebijakan yang terukur diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.***
