MAKLUMAT — Komisi VIII DPR RI menegaskan target ambisius agar seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat rampung sebelum akhir Desember 2025. Langkah cepat itu dinilai penting untuk memastikan pelayanan kepada jamaah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Aprozi Salam mengatakan proses pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dijadwalkan dimulai pada Desember ini, sesuai target Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
“Pelunasan itu target dari DPR. Kalau pemerintah siap, harusnya bisa tepat waktu,” kata Aprozi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).
Menurut Aprozi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah teknis, termasuk pembayaran uang muka (down payment) untuk kebutuhan layanan jemaah di Arab Saudi.
Ia berharap seluruh fasilitas di Tanah Suci bisa segera diselesaikan, mengingat Arab Saudi tengah melakukan penataan besar-besaran untuk meningkatkan kapasitas jamaah.
“Saudi menargetkan bisa menampung lima juta jemaah pada 2030. Dengan peningkatan fasilitas itu, antrean jemaah Indonesia bisa berkurang drastis, mungkin tinggal lima tahun,” ujarnya.
Aprozi juga mengapresiasi sejumlah pembenahan di kawasan Arafah, terutama dari sisi kenyamanan dan sanitasi. “Sekarang Arafah tidak sepanas dulu. Sudah ada taman, fasilitasnya jauh lebih baik, termasuk toilet dan tempat istirahat jemaah,” kata dia.
Dengan tenggat akhir tahun yang semakin dekat, DPR berharap koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Saudi bisa berjalan tanpa hambatan. Kesiapan ini menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan haji 2026 yang lebih tertib dan manusiawi.
