MAKLUMAT – Komisi I DPR RI mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam aliansi ekonomi BRICS Plus.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menilai masuknya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa membuka berbagai peluang strategis.

Termasuk, kata dia, dalam isu-isu geopolitik global.

“Keanggotaan BRICS tidak hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga geopolitik. Di tengah ketegangan geopolitik global dan kompetisi ekonomi antara negara-negara besar, Indonesia perlu menjaga keseimbangan,” kata Sukamta, Senin (28/10/2024).

Sebagai informasi, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, telah menyampaikan keinginan Indonesia masuk ke BRICS saat mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 23-24 Oktober 2024 lalu.

Dengan penyampaian keinginan bergabung secara resmi, kini Indonesia tengah menunggu apakah negara-negara anggota BRICS bakal bersedia menerima pengajuan keanggotaan tersebut.

Memperkuat Hubungan Internasional

Menurut Sukamta, bila resmi bergabung dengan BRICS Plus, akan memungkinkan Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang sambil tetap mempertahankan kemitraan strategis dengan Barat.

“Upaya ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global,” kata dia.

Sukamta mengatakan, Indonesia memang seharusnya terus memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisinya dalam berbagai forum ekonomi dunia.

Maka, inisiatif agar Indonesia bergabung dalam BRICS Plus itu akan bisa memberikan peluang besar.

“Namun Indonesia juga harus tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan mitra-mitra tradisional di Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa,” terangnya.

“Ini penting agar kita bisa mengoptimalkan manfaat dari berbagai kerjasama yang ada,” sambungnya.

Peluang Indonesia di BRICS

Beberapa peluang yang bisa mungkin didapatkan Indonesia jika bergabung dengan BRICS Plus, salah satunya untuk peningkatan investasi asing ke Indonesia.

Hal itu, mengingat anggota BRICS Plus merupakan gabungan dari lima negara pendiri dengan kekuatan ekonomi besar.

“Seperti memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan aliran investasi asing, terutama dari negara-negara seperti China dan India,” ungkapnya.

“Juga membuka jalan bagi transfer teknologi dan inovasi yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri,” imbuh Sukamta.

Aliansi BRICS dinilai dapat mewakili pasar-pasar ekonomi global yang berkembang pesat.

Dengan bergabung ke BRICS Plus, Indonesia akan memiliki akses lebih luas ke pasar-pasar non-tradisional seperti Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

“Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar utama di Barat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global,” terangnya.

Tak hanya itu, BRICS memiliki lembaga keuangan New Development Bank (NDB), bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi proyek-proyek besar di Indonesia.

Proyek-proyek itu juga termasuk infrastruktur, energi, dan pembangunan berkelanjutan.

“Dengan keanggotaan ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari lembaga keuangan internasional yang di dominasi Barat,” jelasnya.

Menurut Sukamta, keanggotaan di BRICS Plus juga memungkinkan Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan dalam penyusunan kebijakan global.

“Indonesia bisa menggunakan forum ini untuk mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi dan politik internasional, serta memperkuat pengaruh di organisasi internasional lainnya,” sebutnya.

Memainkan Peran Indonesia

Kendati demikian, Sukamta juga mewanti-wanti Indonesia harus bisa memainkan perannya bila resmi diterima sebagai anggota BRICS Plus.

Sebab, kata dia, BRICS terdiri dari negara-negara dengan latar belakang ekonomi dan politik yang sangat beragam, sehingga bisa menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

“Kita harus cerdas dalam memainkan peran di BRICS, tanpa meninggalkan komitmen dan kerjasama dengan negara-negara Barat yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” kata Sukamta.

Sukamta menyebut, perbedaan kepentingan dan visi di antara anggota BRICS Plus bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

“Dan Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia,” tegasnya.

Respons Positif

Sementara itu, keinginan Indonesia untuk bergabung BRICS Plus mendapatkan respons positif, termasuk dari Rusia sebagai negara inisiator forum tersebut.

Selain Indonesia, ada 12 negara lain yang menyatakan keinginannya untuk menjadi negara mitra BRICS, yaitu Aljazair, Belarus, hingga Bolivia.

Kemudian, ada Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, serta Vietnam.

Sukamta mengingatkan, keinginan Indonesia bergabung aliansi ekonomi tersebut harus dipandang sebagai upaya memperluas opsi kerjasama.

“Indonesia harus tetap menjadi jembatan dialog antar kekuatan dunia, baik di Timur maupun Barat,” ujar Sukamta.

Agar bisa maksimal dalam memanfaatkan keanggotaan di BRICS Plus, lndonesia disebut harus mempersiapkan diri dengan kebijakan ekonomi yang lebih kompetitif dan adaptif.

Sukamta mengatakan persiapan itu meliputi reformasi struktural di bidang ekonomi, peningkatan daya saing industri nasional, dan perbaikan iklim investasi.

Sukamta menegaskan, langkah Indonesia bergabung BRICS merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

“Sambil tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan mitra tradisional di Barat,” pungkasnya.