MAKLUMAT – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan skenario penanganan multi-bencana menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia, termasuk Gunung Semeru di Jawa Timur.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menilai pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. Kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam skenario konkret, terutama di daerah yang memiliki risiko bencana berlapis.
“Ini bukan waktunya hanya mengeluarkan imbauan. Pemerintah harus memastikan siapa melakukan apa, di mana titik evakuasinya, bagaimana jalur evakuasinya, berapa kesiapan logistiknya, dan seberapa cepat masyarakat bisa mendapatkan bantuan ketika kondisi memburuk,” kata Bunda Renny, sapaan akrabnya, Senin (7/9/2026).
Pada Ahad (6/9/2026), enam gunung api menjadi perhatian karena mengalami erupsi maupun aktivitas vulkanik tinggi. Keenamnya yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara.
Gunung Semeru tercatat mengalami erupsi pada Ahad (6/9/2026) pukul 07.51 WIB dengan durasi 102 detik dan amplitudo maksimum 23 milimeter.
Menurut Renny, kondisi tersebut perlu menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Apalagi, Jawa Timur saat ini juga menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu meminta penanganan bencana tidak dilakukan secara terpisah, melainkan menggunakan satu skenario terpadu.
“Semeru harus menjadi contoh bagaimana kesiapsiagaan itu bekerja. BPBD, pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, aparat, relawan, sampai perangkat desa harus memiliki skenario yang sama,” ujarnya.
“Kalau terjadi erupsi dan pada saat yang sama wilayah lain membutuhkan air bersih atau menghadapi karhutla, pemerintah harus sudah memiliki pembagian tugas dan prioritas yang jelas,” sambung Renny.
Ia menyebut kekeringan telah melanda 24 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sementara itu, luas karhutla sepanjang musim kemarau 2026 disebut telah mencapai 3.834,35 hektare.
Kondisi tersebut, kata Renny, menunjukkan bahwa Jawa Timur menghadapi tekanan bencana dari berbagai faktor, baik aktivitas vulkanik maupun bencana hidrometeorologi.
Karena itu, Renny mendorong Pemprov Jatim menyusun peta prioritas bencana berbasis wilayah. Daerah yang menghadapi lebih dari satu ancaman bencana dinilai harus mendapat dukungan lebih awal, mulai dari personel, peralatan, air bersih, layanan kesehatan hingga logistik.
“Kalau satu daerah menghadapi kekeringan sekaligus berada dekat kawasan rawan karhutla, perlakuannya tidak bisa sama dengan daerah yang hanya menghadapi satu risiko. Begitu juga kawasan sekitar Semeru,” katanya.
Renny menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, terutama terkait jumlah warga yang berada di kawasan rawan, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air bersih, pangan dan layanan kesehatan.
“Jangan sampai kita baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah masyarakat harus dievakuasi. Data jumlah warga, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air dan pangan harus sudah ada. Kalau ada perubahan kondisi, datanya tinggal diperbarui,” tegasnya.
Selain kesiapan logistik dan evakuasi, Renny juga mendorong penguatan sistem peringatan dini hingga tingkat desa.
Informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) maupun BPBD, menurut dia, harus diterjemahkan menjadi instruksi sederhana yang mudah dipahami dan segera ditindaklanjuti masyarakat.
“Peringatan dini tidak boleh berhenti di meja pemerintah. Informasi harus sampai ke warga dalam bentuk yang sederhana dan bisa langsung ditindaklanjuti. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan ketika sirene berbunyi atau ketika status gunung berubah,” pungkasnya.
