MAKLUMAT – Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Mahdi, mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor pariwisata. Usulan ini didasarkan pada besarnya potensi pariwisata di Jawa Timur yang dinilai belum dikelola secara optimal.
“Potensi pariwisata Jawa Timur sangat besar dan menjanjikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hingga kini belum dikelola secara terpadu dan profesional,” ujar Mahdi, Senin (14/7/2025).
Menurut politisi PPP yang akrab disapa Kang Mahdi itu, Pemprov Jatim memiliki banyak lahan dan aset yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi wisata, terutama di kawasan seperti Pasuruan, Probolinggo, hingga Banyuwangi.
Ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola sektor pariwisata melalui BUMD seperti PT Pembangunan Jaya Ancol. Perusahaan ini berhasil mengembangkan kawasan wisata terpadu Ancol dan menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan.
“Di Jakarta ada BUMD yang mengelola Ancol. Mengapa di Jawa Timur belum ada? Padahal kita memiliki banyak lokasi potensial untuk dijadikan destinasi unggulan,” ujarnya.
Mahdi menegaskan, pembentukan BUMD Pariwisata tidak hanya bertujuan mengelola destinasi wisata, tetapi juga membangun sistem tata kelola pariwisata yang modern, berkelanjutan, dan profesional.
“Pariwisata merupakan sektor yang dinamis dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Karenanya, harus dikelola secara profesional, bukan hanya mengandalkan dana pemerintah tanpa strategi pengembangan yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pariwisata sebagai kebutuhan dasar masyarakat modern, terutama pasca pandemi, di tengah tekanan ekonomi dan dinamika sosial.
“Pariwisata saat ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sektor ini juga menggerakkan banyak mata rantai ekonomi, mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, jasa transportasi, hingga industri kreatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mahdi menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong Fraksi PPP DPRD Jatim untuk menyuarakan pembentukan BUMD Pariwisata dalam pembahasan anggaran dan regulasi.
“Kami juga berharap usulan ini bisa menjadi pemantik diskusi lintas fraksi di DPRD Jatim agar segera ditindaklanjuti oleh Pemprov secara konkret,” pungkasnya.
