MAKLUMAT – Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta berubah menjadi panggung drama politik penuh intrik. Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengumumkan dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum (Ketum) periode 2025–2030. Klaim itu disampaikan dalam konferensi pers di Hotel Mercure bersama 30 ketua DPW pendukungnya, Sabtu (27/9) malam.
Mardiono beralasan percepatan dilakukan karena sidang paripurna ricuh. Ia mengutip Pasal 11 AD/ART PPP yang memungkinkan muktamar dipercepat dalam situasi darurat. “Ini penyelamatan partai di tengah kondisi sangat darurat,” ucapnya.
Klaim aklamasi Mardiono langsung ditolak banyak pihak. Politikus senior PPP Syaifullah Tamliha menegaskan semunya harus taat jadwal, seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Plt Ketua Umum belum ada, sehingga pemilihan paling cepat dilaksanakan Minggu (28/9).
Perwakilan DPW Kepulauan Riau, Muhammad Yasin Fahriza juga menolak. Menurutnya, tidak pernah ada proses aklamasi saat sidang berlangsung. “Pemilihan ketua umum itu di Sidang Paripurna VI, bukan di luar sidang dengan klaim sepihak,” katanya.
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy lebih keras lagi. Ia menuding panitia sengaja memecah konsentrasi kubu perubahan dengan menempatkan delegasi dari provinsi besar, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara di hotel terpisah. “Itu strategi untuk melemahkan gerakan perubahan,” ujarnya.
Akhirnya Minggu (28/9) dini hari, pimpinan sidang paripurna Qoyum Abdul Jabbar resmi menetapkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP. Penetapan dilakukan setelah mayoritas DPW dan DPC mendukung Agus maju melalui jalur aklamasi.
“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP masa bakti 2025–2030,” kata Qoyum disambut takbir dan yel-yel “Ketua Umum Baru”.
Setelah Agus ditetapkan, puluhan pengurus DPW dan DPC langsung maju menyalami. Dukungan mengalir dengan seruan persatuan. Namun kubu Mardiono menolak kalah. Mereka tetap menyatakan Mardiono sah sebagai ketua umum berdasarkan keputusan darurat.
Situasi ini membuat PPP berada dalam pusaran dualisme kepemimpinan. Agus Suparmanto sah secara sidang paripurna, tetapi Mardiono tetap membawa legitimasi dari kubu pendukungnya.
Muktamar X PPP yang seharusnya jadi momentum konsolidasi justru membuka jurang baru. Dua deklarasi ketua umum dalam waktu kurang dari 12 jam memperlihatkan betapa rapuhnya soliditas partai berlambang Ka’bah.
Jika konflik tidak segera diselesaikan, PPP berisiko terpecah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertarungan legitimasi antara Agus Suparmanto dan Mardiono akan menjadi babak baru yang menentukan arah partai menuju Pemilu 2029.
Sebelumnya, arena muktamar diwarnai kericuhan. Ketegangan sudah terasa sejak awal muktamar, saat Mardiono berpidato di pembukaan. Teriakan “Turun” menggema dari kubu perubahan. Kericuhan pecah, bahkan terjadi adu pukul antar kader. Beberapa orang dilaporkan luka di kepala dan wajah hingga harus dirawat di rumah sakit.
