MAKLUMAT –– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta tekanan terhadap pasar modal menjadi tantangan yang membayangi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah persoalan tersebut, Prabowo justru menyatakan bangga atas hasil kerja pemerintahannya dan mengklaim telah menunjukkan capaian nyata.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Rabu (21/10/2026), saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menilai pemerintah telah bekerja keras selama dua tahun terakhir dan meminta jajaran kabinet tidak meremehkan hasil yang telah dicapai.
“Saya bangga menjadi presidenmu. Saya bangga telah memimpin pemerintah ini karena dalam dua tahun kita telah bekerja dengan hasil yang nyata,” kata Prabowo.
Namun, klaim keberhasilan tersebut tetap perlu diuji melalui hasil kebijakan yang dirasakan masyarakat. Penanganan karhutla, keamanan makanan bagi penerima MBG, dan kepercayaan terhadap pasar modal merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan jawaban konkret dari pemerintah.
Karhutla dan MBG Jadi Ujian di Lapangan
Karhutla menjadi salah satu persoalan yang menuntut penanganan serius karena dampaknya meluas dari kerusakan lingkungan hingga ancaman kesehatan masyarakat akibat asap. Selain pemadaman, pemerintah perlu memastikan penyebab kebakaran terungkap dan pihak yang terbukti melanggar hukum mendapatkan sanksi.
Dalam sidang kabinet, Prabowo sendiri menyoroti dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut pembakaran lahan yang membahayakan masyarakat sebagai bentuk kejahatan serius terhadap lingkungan.
“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” ujar Prabowo.
Prabowo juga memerintahkan aparat penegak hukum dan kementerian terkait mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak yang menyebabkan karhutla. Ia menyatakan pemerintah akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Meski demikian, perintah penindakan perlu diikuti dengan penegakan hukum yang transparan, pengungkapan hasil penyelidikan, dan pemulihan wilayah terdampak. Publik perlu mengetahui sejauh mana langkah tersebut mampu mencegah kebakaran berulang.
Tantangan serupa terlihat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Program yang menyasar anak-anak sekolah itu bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi, tetapi kasus dugaan keracunan menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan makanan.
Pemerintah perlu memastikan setiap tahap pelaksanaan, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi, memenuhi standar keamanan pangan. Penanganan laporan keracunan juga membutuhkan pemeriksaan yang transparan agar penyebab kejadian dapat diketahui dan risiko berulang bisa ditekan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan sebelumnya menyatakan program MBG dievaluasi secara berkala. Pemerintah juga menyebut sejumlah langkah perbaikan, termasuk pembenahan penyimpanan bahan pangan dan penguatan pengawasan.
Evaluasi tersebut menjadi penting, tetapi keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya risiko dan terjaminnya keamanan makanan bagi penerima manfaat.
Tekanan MSCI Menguji Kepercayaan Pasar
Selain persoalan lingkungan dan program sosial, pasar modal Indonesia juga menghadapi tekanan setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) memperingatkan kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia menjadi kategori pasar mandiri atau standalone market.
Reuters melaporkan pada Rabu (21/10/2026) bahwa MSCI menyoroti belum memadainya langkah untuk menangani praktik perdagangan terkoordinasi. Peringatan tersebut turut memicu kekhawatiran investor dan tekanan besar di pasar saham.
Prabowo merespons persoalan tersebut dengan menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan dari pihak luar. Ia juga menyatakan pemerintah siap menghadapi kesulitan demi menjaga kepentingan nasional.
Namun, upaya mempertahankan kepercayaan pasar membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan tegas. Pembenahan tata kelola, transparansi transaksi, dan kepastian regulasi menjadi bagian penting dalam menjawab kekhawatiran investor.
Pemerintah dan otoritas pasar modal perlu menunjukkan langkah yang terukur agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia tetap terjaga.
