MAKLUMAT — Ratusan massa menggelar demonstrasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di kawasan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis sore (22/10/2026).
Massa aksi yang berasal dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa hingga elemen masyarakat sipil, mengenakan atribut hitam dan tampak tiba di sekitar Gedung Grahadi menjelang pukul 15.00 WIB.
Setibanya di lokasi, massa membentuk barisan dan menyampaikan orasi mengenai sejumlah persoalan yang mereka nilai perlu dievaluasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa program yang menjadi sorotan di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum maksimal.
Selain itu, massa yang bergantian menyampaikan aspirasi juga menyoroti soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah.
Korlap aksi, Daniel, mengatakan bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program pemerintah.
“Tujuan aksinya kami menyampaikan apa yang menjadi keresahan dan tuntutan kami selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena menurut kami, bukan waktunya lagi evaluasi,” tandasnya.
Menurutnya, sejumlah program yang dilakukan pemerintah belum mampu menunjukkan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Dua tahun itu waktu yang cukup bagi mereka untuk bisa merefleksikan, apakah program-program yang dijalankan itu sudah sesuai, sudah nyata adanya, sudah dirasakan dampaknya yang positif oleh rakyat Indonesia, sudah tepat sasaran atau belum? Tapi nyatanya hingga hari ini belum,” sorotnya.
Pelaksanaan program prioritas seperti MBG dan KDKMP, dinilainya belum memberikan hasil sesuai harapan. Daniel juga mengkritik penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG karena menurutnya berpotensi mengurangi alokasi anggaran bagi sektor pendidikan.
“MBG, Koperasi Desa Merah Putih, zonk semuanya. Dan sampai hari ini, sampai detik ini masih berjalan. Anggaran pendidikan 20 persen yang dicatat di undang-undang, di konstitusi kita, dipotong untuk program makan beracun gratis, seperti itu,” tegasnya.
Tak cuma itu, ia juga mengkritik penanganan karhutla, di mana upaya pemerintah menurutnya belum maksimal. Terlebih, asap kebakaran dilaporkan sampai meluas hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“Menurut mahasiswa ya, menurut saya juga belum masif, belum maksimal. Karena data juga menunjukkan ya, beberapa negara asing yang menawarkan untuk memberikan bantuan kepada Republik Indonesia itu bahkan tidak diindahkan, bukan ditolak, tidak diindahkan,” katanya.
Daniel juga menyoroti pernyataan pemerintah yang seolah hanya meminta masyarakat menunggu hujan untuk membantu memadamkan kebakaran. Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar menunggu kondisi cuaca.
“Kalau memang dari pemerintah belum ada langkah konkret untuk bagaimana untuk menghentikan Karhutla ini. Pemerintah bilang, tinggal tunggu hujan aja. Anak SD juga bisa ngomong gitu. Menurut saya ya, kepada rekan-rekan wartawan sekalian ya. Anak SD juga bisa ngomong gitu, ‘Tunggu hujan aja, Pak, nanti apinya juga padam’,” kritiknya.
Atas persoalan tersebut, Daniel mendesak pemerintah untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Pemerintah, kata dia, perlu mengambil langkah yang lebih tegas dalam menangani bencana tersebut.
“Dan kami menuntut agar bencana Karhutla ini ditetapkan sebagai bencana nasional statusnya. Seperti itu. Enggak usah tetek bengek ada syarat administratifnya, ‘Oh, kalau mau bencana nasional harus gini, harus itu, harus begini, harus gitu’,” tegas Daniel.
Lebih jauh, Daniel menyebut bahwa demonstrasi itu bukan menjadi aksi terakhir. Ia mengatakan bahwa konsolidasi dengan sejumlah aliansi perguruan tinggi di beberapa kota besar di Pulau Jawa telah dilakukan untuk mempersiapkan gerakan berikutnya.
“Akan ada aksi lanjutan. Akan ada aksi lanjutan. Entah itu di Surabaya, entah itu serentak di dari dari Sabang sampai Merauke, entah itu terpusat juga di Jakarta, pokoknya tetap akan ada aksi lanjutan, seperti itu,” jelasnya.
Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian mengenakan jaket bertuliskan Siber tampak berjaga di luar area aksi. Mereka juga tampak menanyai sejumlah orang yang hendak menuju titik demonstrasi.***
