MAKLUMAT — Dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah penanganan terhadap ratusan anak yang terdampak.
Insiden tersebut mendapat perhatian pemerintah setelah lebih dari 500 anak mengalami gangguan kesehatan dan sebagian harus menjalani perawatan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penanganan medis kemudian dilakukan terhadap para korban. Mayoritas pasien menunjukkan perkembangan kondisi kesehatan setelah mendapat perawatan. Sebanyak 353 pasien telah dinyatakan pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing.
Meski sebagian besar pasien sudah pulih, pemantauan masih dilakukan terhadap korban yang membutuhkan perawatan lanjutan. Hingga saat ini, lima pasien masih menjalani rawat inap, sedangkan 22 pasien lainnya masih berada dalam pengawasan dan observasi tim medis untuk memastikan tidak terjadi komplikasi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ia menyebut penanganan terhadap korban menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Kasus yang terjadi ini akan menjadi bahan evaluasi dan pembenahan oleh negara. Kami memastikan keselamatan serta kesehatan anak-anak adalah prioritas utama,” ujar Emil Dardak kepada wartawan di Gedung DPRD Jawa Timur, Indrapura, Surabaya, Kamis (3/9/2026).
Pemprov Jawa Timur juga memastikan keluarga korban tidak perlu menanggung biaya perawatan akibat insiden tersebut. Seluruh pembiayaan dan pengeluaran rumah sakit selama korban menjalani perawatan akan ditanggung pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jaminan biaya tersebut diberikan agar keluarga dapat fokus mendampingi anak selama proses pemulihan tanpa terbebani persoalan finansial. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memetakan kebutuhan serta memastikan ketersediaan pasokan dan dukungan logistik medis di fasilitas kesehatan yang menangani para korban.
Di sisi lain, pemerintah tidak berhenti pada penanganan medis. Emil mengatakan penyelidikan mengenai penyebab insiden masih berlangsung. Berdasarkan temuan dan dugaan awal di lapangan, terdapat indikasi bahwa keracunan berkaitan dengan keterlambatan proses pendistribusian makanan.
Keterlambatan tersebut diduga berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan makanan sebelum dikonsumsi oleh para siswa. Temuan itu kemudian menjadi salah satu hal yang dibahas Pemprov Jawa Timur bersama pemerintah daerah setempat dalam evaluasi penanganan kejadian.
“Kasus ini akan menjadi evaluasi bagi kita semua, termasuk bagaimana proses distribusi makanan dilakukan sehingga kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga sampai diterima oleh anak-anak,” ujar Emil.
Pemerintah Jawa Timur selanjutnya mendorong pembenahan tata kelola pelaksanaan program MBG. Evaluasi tersebut mencakup penyusunan regulasi, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme pengawasan terhadap rantai pasok makanan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperketat pengawasan terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan dalam program bantuan gizi. Pemerintah berharap pembenahan tersebut dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi di wilayah Jawa Timur.
*) Penulis: Humanika Dian Nusantara
