MAKLUMAT — Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (Fordek FH dan STIH PTMA) se-Indonesia mengapresiasi otokritik yang dilayangkan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, yang harus mendapatkan perhatian serius.
Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, yang digelar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) pada Jumat (23/5/2025), Busyro menyoroti lemahnya Muhammadiyah dalam menyikapi tiga sektor kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, yang belakangan semakin carut-marut dan kemunduran.
Menurut pria yang juga menjabat Anggota Dewan Pers RI itu, tantangan-tantangan tersebut sangat mendesak dan harus segera direspon secara sistematis.
Merespon otokritik tersebut, Ketua Fordek FH PTMA, Dr Faisal SH MHum, mengaku sepakat. Ketiga sektor tersebut, yakni Hukum, HAM, dan Hikmah Kebangsaan, harus menjadi perhatian serius bagi Muhammadiyah.
“Kita sangat appreciate dengan otokritik yang dilontarkan Pak Busyro. Sinyalemen yang diungkap adalah fakta yang tak terbantahkan dan perlu jadi perhatian kita semua,” ujar Faisal dalam keterangannya, dilansir dari Jaringan Media Afiliasi Tajdid.ID, Sabtu (24/5/2025).
Faisal menegaskan, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang besar, dengan akar sejarah panjang dalam perjuangan bangsa, harus tampil sebagai pelopor perubahan, termasuk dalam membenahi carut-marut hukum dan kebijakan publik nasional.
“Otokritik ini adalah cermin kedewasaan. Dari sana kita bisa melihat kekurangan dan menyiapkan langkah korektif ke depan. Muhammadiyah harus kembali menjadi kekuatan moral yang aktif menawarkan solusi,” kata pria yang juga menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU) itu.
Komitmen Fordek FH dan STIH PTMA
Dalam kesempatan itu, Busyro juga meminta agar Muhammadiyah menyusun agenda prioritas yang konkret di bidang hukum dan HAM sepanjang 2025. Menanggapi hal tersebut, Fordek FH dan STIH PTMA juga menyatakan komitmen dan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mendorong reformasi regulasi dan penguatan advokasi di tingkat wilayah.
“Kami siap menjadikan masukan tersebut sebagai pijakan dalam menyusun langkah strategis. Fordek akan hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Faisal.
Selain hal-hal tersebut, dalam kesempatan itu Busyro juga mengkritik kemunduran demokrasi dan supremasi hukum di tingkat nasional, dengan menyebut kasus Rempang, Kenjeran, dan Wadas sebagai bentuk nyata dari proyek strategis yang menimbulkan pelanggaran HAM dan menciptakan radikalisme struktural yang merugikan rakyat kecil.
Menurut Busyro, selama ini rakyat menjadi korban akibat dominasi oligarki para taipan. Hal itu, kata dia, sudah masuk dalam kategori kriminalisasi rakyat. Sebab itu, ia menegaskan bahwa Muhammadiyah harus kembali pada semangat Al-Maun yang membela kaum mustadhafin.
Fordek FH PTMA menegaskan bahwa momen tersebut harus menjadi titik balik peran strategis Muhammadiyah di ruang publik, bukan sekadar pelengkap narasi moral.
“Saatnya kita buktikan, bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah siap menjadi garda depan perubahan hukum dan keadilan sosial di negeri ini,” pungkas Faisal.