MAKLUMAT – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai sebagai langkah realistis. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan PT Pertamina (Persero) di tengah tekanan global.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menegaskan penyesuaian harga merupakan konsekuensi logis dari dinamika harga energi internasional.
“Kalau tidak disesuaikan, akan muncul pertanyaan siapa yang menanggung beban tersebut,” ujar Faisal di Jakarta dikutip, Senin (20/4/2026).
Menurut dia, menjaga neraca keuangan Pertamina tetap sehat menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi nasional. BBM nonsubsidi menambah beban Pertamina, sehingga memang sudah selayaknya disesuaikan dengan harga internasional.
Kenaikan BBM nonsubsidi, tegas Faisal, tidak akan memberi tekanan besar terhadap inflasi nasional. Alasannya, segmen konsumennya didominasi kelompok menengah ke atas. Daya beli kelompok tersebut relatif masih kuat untuk menyerap kenaikan harga.
“Kontribusi BBM nonsubsidi terhadap inflasi jauh lebih kecil dibandingkan BBM subsidi,’’katanya.
Industri Tetap Tertekan
Namun di sisi lain, dampak signifikan dirasakan sektor industri. Founder & Chairman Supply Chain Indonesia, Setijadi menyebut BBM merupakan komponen utama dalam biaya logistik.
“Biaya transportasi bisa mencapai 40–60 persen dari total biaya logistik, dan bahan bakar menyumbang 30–40 persen dari komponen tersebut,” ujar Setijadi.
Kenaikan harga BBM secara langsung mendorong naiknya biaya distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Dampaknya, margin industri—terutama sektor manufaktur dan pangan—berpotensi tertekan.
“Kenaikan biaya logistik akan berlanjut ke harga jual produk dan berpotensi mendorong inflasi,” jelasnya.
UMKM Paling Rentan
Setijadi menambahkan pelaku usaha kecil menjadi kelompok paling rentan. Keterbatasan skala usaha membuat UMKM sulit menyerap kenaikan biaya operasional.
Di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi momentum transformasi logistik, mulai dari penggunaan moda transportasi yang lebih efisien hingga digitalisasi rantai pasok.
Dorongan Perbaikan Kebijakan
Pelaku industri mendorong pemerintah menjaga stabilitas kebijakan energi agar dunia usaha memiliki kepastian dalam merencanakan biaya dan investasi. Selain itu, diperlukan insentif untuk efisiensi logistik, penguatan infrastruktur, serta integrasi transportasi multimoda guna mengurangi ketergantungan pada jalur darat.
Kenaikan BBM nonsubsidi menunjukkan strategi pemerintah menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan tekanan fiskal. Dari sisi makro, langkah ini masuk akal untuk menjaga arus kas Pertamina.
Namun di level riil, efek rambatnya tidak bisa diabaikan. Biaya logistik yang naik hampir pasti akan diteruskan ke harga barang, terutama di sektor pangan dan distribusi.
Artinya, meski inflasi tidak langsung melonjak, tekanan biaya hidup tetap mengintai. Tanpa intervensi pada distribusi dan efisiensi logistik, kenaikan ini berpotensi mempersempit ruang napas industri—terutama UMKM.
