MAKLUMAT — CEO Sygma Research and Consulting, Ken Bimo Sultoni menegaskan bahwa gagasan ekonomi kerakyatan yang dirumuskan para pendiri bangsa masih relevan hingga saat ini. Namun, implementasinya perlu disesuaikan dengan dinamika zaman yang terus berubah.
Menurutnya, relevansi pemikiran para pendiri bangsa seperti R M Margono maupun Bung Hatta tidak perlu diragukan, terutama pada aspek filosofis yang menekankan gotong royong sebagai fondasi ekonomi nasional.
“Kalau kita tanya masih relevan atau tidak, saya jawab dengan mantap: masih. Akan tetapi relevansi itu harus disesuaikan dengan zamannya. Tuntutan zaman itu dinamis, selalu berubah,” ujarnya kepada wartawan Maklumat.id pada Senin (24/2/2026) di Surabaya.
Ia menjelaskan, pada masa perjuangan kemerdekaan, ekonomi kerakyatan hadir dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme. Sementara pada era sekarang, tantangannya berbeda karena Indonesia telah merdeka dan menghadapi arus ekonomi global yang cenderung kapitalistik.
Menurutnya, ekonomi kerakyatan tidak boleh terjebak dalam dominasi modal besar yang berpotensi mengesampingkan industri kecil dan masyarakat akar rumput.
“Filosofi R.M. Margono dan Bung Hatta itu gotong royong. Soko guru ekonomi bangsa ini adalah ekonomi kerakyatan, dan itu yang menginspirasi gerakan koperasi,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai keberpihakan sistem ekonomi nasional terhadap rakyat kecil dalam praktik kekinian relatif menjauh. Namun, dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat upaya negara melalui berbagai program yang dibalut pendekatan welfare state.
Ia menekankan, perubahan menuju ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil bukan perkara mudah karena banyak pihak sudah berada dalam “zona nyaman” sistem lama.
Sebagai contoh, ia menyinggung disrupsi transportasi akibat digitalisasi. Kehadiran ojek online seperti Gojek dan Grab telah mengubah lanskap bisnis transportasi yang sebelumnya didominasi pemodal besar.
“Perubahan kekinian ini tidak bisa kita hindari. Termasuk bagaimana ekonomi kerakyatan yang kontekstual hari ini tentu berbeda dengan era Bung Hatta dan Margono,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sebagai representasi negara harus hadir aktif mewujudkan tujuan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Indonesia dalam konteks ekonomi harus menjadi rumah yang nyaman untuk semuanya, khususnya bagi rakyat kecil. Negara harus hadir, itu intinya,” pungkasnya.
