MAKLUMAT — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh kepala perangkat daerah (PD), camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan rumah kos di kawasan permukiman. Ia menilai keberadaan kos-kosan perlu diawasi agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Dalam pengarahan di Graha Sawunggaling, Rabu (24/9/2025), Eri menyoroti perizinan kos yang selama ini belum memiliki skema retribusi. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membahas persoalan ini bersama Komisi A DPRD Surabaya.
“Kos-kosan itu tidak ada retribusinya, nanti tolong koordinasi dengan teman-teman Komisi A, terkait dengan kos-kosan,” kata Eri, dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.
Selain itu, ia menegaskan kos-kosan di Surabaya harus sesuai dengan filosofinya. Menurutnya, harus ada ibu atau bapak kos yang menetap di lokasi untuk mengawasi penghuni.
“Berarti, anak kos tadi bisa dipantau benar atau tidaknya, karena apa? Karena kosannya itu berada di pemukiman. Kalau kos itu berada di pemukiman, lalu tidak ada ibu kosnya, lihat saja pasti akan banyak tindak pencabulan di mana-mana,” ujarnya.
Eri juga meminta setiap pembangunan kos di pemukiman disertai izin warga, minimal sepertiga hingga dua pertiga dari jumlah penduduk setempat. Hal itu dianggap penting agar warga tidak terganggu dengan aktivitas penghuni kos. Namun, ia memberi pengecualian bagi kos yang berdiri di tepi jalan raya utama karena dianggap tidak mengganggu warga sekitar.
“Misal, tiba-tiba ada orang yang buka kos, rumahnya dia ada di pojok gang perkampungan, kemudian (membangun kos) tanpa persetujuan warga. Padahal, dari pintu gerbang sampai ke dalam banyak warga yang terganggu, lalu bagaimana keamanan kampungnya?,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika kos bercampur laki-laki dan perempuan berdiri di pemukiman tanpa pengawasan, maka anak-anak di sekitar bisa meniru perilaku yang tidak diinginkan. Karena itu, ia mengaitkan pengawasan kos dengan program Kampung Pancasila yang saat ini digerakkan Pemkot Surabaya.
“Maka mulai hari ini dengan adanya Kampung Pancasila, ayo diubah semua. Masa di dalam pemukiman ada kos-kosan lelaki-perempuan campur, ditiru nanti sama anak-anak kecil di kampung itu,” terangnya.
Eri juga menegaskan pengawasan kos akan memudahkan pemerintah mendata warga miskin dan pra-miskin secara tepat sasaran. Ia menargetkan pada 2026, seluruh warga miskin di Surabaya bisa menempuh pendidikan hingga lulus sarjana.
“Karena di tahun 2026 saya maunya satu warga miskin dan warga pra miskin disekolahkan sampai lulus sarjana. Makannya nanti dilihat yang benar-benar miskin yang mana, karena saya ingin di tahun 2026 nanti warga saya sejahtera,” tutur Cak Eri.
Menutup arahannya, Eri kembali mengingatkan jajarannya agar terus menguatkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perkampungan.
“Tolong Kampung Pancasila ini dikuatkan, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang luhur. Maka dengan bagian-bagian itu lah (nilai Pancasila) nanti yang berhubungan dengan mengganggu (keamanan dan ketertiban) ini bisa kita hindari,” pungkasnya.
