MAKLUMAT – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengingatkan seluruh Ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) agar tidak memungut biaya dari warga terkait pengurusan administrasi kependudukan (adminduk). Imbauan ini ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Senin (8/9/2025).
Temuan pungutan liar di Kelurahan Kebraon menjadi alasan utama peringatan tersebut. Dalam sidaknya, Eri menegaskan peran RT dan RW seharusnya meringankan urusan warga, bukan menambah beban dengan biaya yang tidak semestinya.
“Saya minta tolong pada semua RT, RW kalau ada yang mau mengurus Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) jangan sekali-sekali meminta uang,” tegas Eri, dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.
Ia menambahkan, siapa pun yang terlibat dalam pemerintahan, baik pegawai Pemkot, RT, RW, maupun LPMK, dipilih untuk membantu masyarakat. “Jadi saya meminta untuk tidak melakukan tarikan apapun, kecuali hal itu adalah kebutuhan masyarakat sendiri,” ujarnya.
Agar pesan ini tersampaikan jelas, Eri meminta seluruh camat di Surabaya mengundang dan mengumpulkan RT serta RW untuk sosialisasi. “Saya minta camat mengundang dan mengumpulkan RT dan RW, nanti sosialisasi itu saya minta untuk direkam, setelah itu disebarluaskan ke semuanya. Maka tidak ada lagi permintaan itu,” jelasnya.
Menurutnya, pungutan hanya boleh dilakukan jika terkait kepentingan bersama, misalnya iuran sampah atau perbaikan saluran air, terutama bagi warga yang memiliki rumah namun tidak ditempati. Ia menegaskan, hal itu tidak berlaku untuk pengurusan dokumen kependudukan.
Eri juga mendorong warga untuk berani melapor jika menemui pungutan liar. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi siapa pun merasa dikucilkan karena menyampaikan kebenaran.
“Saya minta tolong seluruh warga Kota Surabaya jangan pernah takut untuk menyampaikan hal yang seperti ini (kasus pungli), karena ada juga warga yang bilang, ‘Pak, saya takut dikucilkan oleh warga.’ Saya harap semuanya saling bergotong royong untuk mengungkapkan kebenaran,” kata Eri.
Ia menyebut, saat ini Pemkot Surabaya tengah menggalakkan konsep “Kampung Pancasila” sebagai ruang belajar untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus menumbuhkan solidaritas antarwarga. “Saya tegaskan sekali lagi untuk pengurusan KK, KTP atau adminduk lainnya, jangan ada yang melakukan pungutan,” pungkasnya.
