MAKLUMAT — Penanganan bencana yang selama ini berjalan secara sektoral dinilai belum cukup menjawab tantangan kebencanaan di Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan pentingnya membangun ekosistem terintegrasi yang melibatkan semua elemen bangsa.
“Tanpa ekosistem yang kuat, kita tidak akan bisa mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Kita harus bergerak bersama, membangun sistem yang saling mendukung antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa,” ujar Lilik dalam Rapat Evaluasi Progres Penanganan Pascabencana dan Capaian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2024 di Aula Heritage Kemenko PMK, Rabu (16/4/2025).
Menurut Lilik, negara harus hadir dalam seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan. Ia menyebut, peran setiap unsur sangat vital dalam membentuk ketangguhan bangsa menghadapi bencana.
“Pemerintah harus hadir, bukan hanya saat bencana terjadi, tapi juga dalam membangun kesiapsiagaan dan mendampingi masyarakat sampai benar-benar pulih. Isu bencana harus menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Ia pun menyerukan agar pendekatan kerja berubah dari ego sektoral menuju kolaborasi yang solid dan inklusif. “Ini saatnya kita keluar dari pola ego-sistem yang sempit, menuju ekosistem yang solid dan inklusif. Karena bencana adalah urusan bersama, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” tandas Lilik.
Dalam forum itu, Lilik juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan kelompok rentan dalam pemulihan pascabencana. Ia menyebut pendekatan Build Back Better menjadi fondasi utama, di mana minimal 10% dana rehabilitasi dan rekonstruksi harus dialokasikan untuk pengurangan risiko bencana.
Saat ini, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Tim ini diharapkan mampu mengawal keterpaduan program lintas kementerian, menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemulihan.
Sejumlah kementerian dan lembaga hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian PPPA, Bappenas, BNPB, BMKG, BASARNAS, hingga BAZNAS dan Kantor Staf Presiden (KSP).
