MAKLUMAT – Fenomena zero ODOL atau upaya menghapuskan truk over dimension over load (ODOL) di jalan raya tak bisa hanya berhenti pada larangan. Ketua Pusat Studi Logistik dan Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Raden Danang Aryo Putro Satriyono, menilai pendekatan yang selama ini menyasar pengemudi keliru dan tidak adil.
“Pengemudi itu pihak paling rentan. Mereka hanya menjalankan sistem dari pemilik barang dan armada,” kata Danang, mengutip laman resmi UMS Kamis (3/7/2025).
Fenomena zero ODOL, kata Danang, bukan sekadar soal penertiban di jalan, tapi tentang membongkar akar persoalan dalam rantai pasok logistik nasional. Ia menyebut shipper yang menentukan volume barang, pemilik armada yang memberikan insentif muatan berlebih, serta lemahnya pengawasan dari regulator sebagai bagian dari masalah yang selama ini terabaikan.
Menurut Danang, upaya menuju zero ODOL bisa berhasil jika seluruh pemangku kepentingan logistik terlibat aktif. Penanganannya harus menyasar sistem, bukan individual. Regulator, akademisi, perusahaan, ekspedisi, dan pekerja lapangan harus duduk bersama membangun solusi yang komprehensif.
Pentingnya Konektivitas Antarmoda
“Fenomena zero ODOL tidak akan tercapai kalau kita masih pakai cara-cara lama,” ia menegaskan.
Danang menilai perencanaan beban logistik harus dioptimalkan. Distribusi tidak bisa lagi semata berbasis target cepat dan murah. Ia mendorong penerapan teknologi weight-in-motion di jalan tol, agar truk bermuatan lebih bisa terdeteksi secara otomatis dan langsung dihentikan.
Insentif finansial juga menjadi kunci. Menurut Danang, pemerintah harus memberikan subsidi khusus bagi kendaraan logistik yang patuh aturan dimensi dan muatan. Sementara itu, truk ODOL perlu mendapat penalti berdasarkan risiko dan dampak kerusakan infrastruktur yang mereka timbulkan.
Danang juga menyoroti pentingnya konektivitas antarmoda. Ia mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada angkutan darat dengan memperluas jaringan distribusi melalui laut, kereta api, dan pelabuhan darat.
“Kalau pemerintah mau serius mencapai zero ODOL, harus ada kolaborasi kuat antara Kementerian Perhubungan, BUMN logistik, dan asosiasi angkutan barang. Roadmap-nya juga harus realistis, bukan asal bikin target,” kata Danang.
Dorong Pemanfaatan Angkutan Laut dan Kereta
Menurutnya, fenomena zero ODOL tak akan terwujud jika sistem logistik nasional masih berjalan tidak efisien. Ia menilai banyak perusahaan abai terhadap perencanaan logistik berbasis optimasi. Perencanaan rute sering terabaikan, beban muatan tidak ada perhitungan presisi, dan integrasi antarmoda belum berjalan maksimal.
“Fenomena truk ODOL ini dampak sistemik dari kegagalan logistik nasional,” ujar dosen Teknik Industri UMS itu.
Berdasar Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2023 mencatat 90 persen distribusi barang di Indonesia masih bertumpu pada jalan raya. Sementara moda transportasi kereta api dan laut belum terintegrasi secara optimal.
“Padahal, kita punya jalur kereta dan sungai yang sejauh ini belum maksimal pemanfaataannya. Infrastruktur logistik laut dan sungai itu harusnya sudah terbangun sejak lama,” ucap Danang.
Terjebak Murahnya Sistem
Truk ODOL selama ini menjadi pilihan lantaran menawarkan biaya distribusi yang lebih murah. Satu truk ODOL bisa mengangkut 1,5 sampai dua kali lipat muatan truk biasa dalam sekali jalan. Ini menurunkan biaya distribusi per trip dan per ton, terutama untuk barang berat dan bernilai rendah seperti batu bara, pasir, dan hasil pertanian.
Di balik ongkos murah, negara menanggung beban mahal: jalan cepat rusak, kecelakaan meningkat, dan biaya perbaikan membengkak. Meski begitu, pengusaha tetap menganggap biaya penalti dan risiko kerusakan infrastruktur masih lebih murah dari biaya sewa dua truk yang sesuai aturan.
Bagi Danang, fenomena zero ODOL adalah panggilan untuk membenahi sistem logistik Indonesia secara menyeluruh. Tanpa perbaikan sistemik, truk ODOL hanya akan terus menjadi solusi jangka pendek yang meninggalkan beban jangka panjang bagi negara.
