MAKLUMAT – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai keputusan pemerintah mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia menilai evaluasi tersebut seharusnya dapat dilakukan lebih cepat.
Menurut Firman, pergantian pimpinan di tubuh BGN tidak bisa dipandang sekadar sebagai rotasi jabatan biasa. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah harus tegas terhadap siapa pun yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah dalam program strategis nasional.
“Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” kata Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Politisi senior Partai Golkar itu menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyangkut kepentingan jutaan anak Indonesia. Karena itu, tata kelola program harus dijaga secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.
“Program MBG bukan program biasa. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu saya mendukung penuh langkah pencopotan tersebut. Jangan sampai program yang baik justru dirusak oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Jika ada pejabat yang menghambat atau tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, maka evaluasi bahkan pencopotan merupakan langkah yang wajar,” tegasnya.
Firman menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas para pejabat yang bertanggung jawab menjalankannya.
Sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Firman mengingatkan bahwa pergantian pimpinan BGN seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara lebih luas.
Menurutnya, Presiden Prabowo perlu menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk melakukan audit investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap kementerian maupun lembaga negara yang mengelola anggaran besar dan program-program strategis nasional.
“Bersih-bersih ini jangan berhenti di BGN. Harus menjadi gerakan yang lebih luas. Jika ada kementerian atau lembaga lain yang menjalankan praktik-praktik yang merugikan negara dengan pola yang sama, maka harus ditindak tegas. Rakyat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” ujarnya.
Firman berharap kepemimpinan baru di BGN mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran sesuai tujuan awal pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional melalui pemberhentian Kepala BGN dan dua wakil kepala sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan menjangkau peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia pada 2027.
Firman menegaskan, momentum evaluasi di BGN harus menjadi pelajaran penting agar seluruh program strategis nasional dijalankan dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.***
