MAKLUMAT — Tekanan terhadap fiskal pemerintah kian terasa. Di tengah upaya efisiensi anggaran, sejumlah ekonom justru menyoroti konsistensi pemerintah dalam mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai manfaat ekonomi MBG tidak sebesar klaim pemerintah. Ia bahkan mengusulkan moratorium program tersebut selama tiga hingga enam bulan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Program ini perlu dikaji ulang secara serius, termasuk menghitung dampak bersihnya, bukan sekadar angka bruto,” ujarnya dikutip, Kamis (26/3/2026).
Awalil menyoroti cara pemerintah menghitung dampak ekonomi MBG yang dianggap terlalu sederhana. Klaim penciptaan lapangan kerja belum tentu mencerminkan penambahan tenaga kerja baru.
“Kalau yang terlibat sudah bekerja sebelumnya, itu hanya perpindahan, bukan penciptaan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan asumsi bahwa MBG sepenuhnya meningkatkan konsumsi masyarakat. Sebab, sebelum program berjalan, penerima manfaat tetap melakukan konsumsi. Dengan kata lain, tambahan konsumsi riil belum tentu sebesar yang dibayangkan.
Dari sisi sektor riil, lanjut Awali, dampak terhadap UMKM dinilai belum kuat. Data menunjukkan kredit UMKM justru mengalami kontraksi, terutama pada kredit modal kerja. Sedangkan dari sisi penerimaan negara, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), belum ada bukti signifikan peningkatan akibat program tersebut.
Awalil menekankan pentingnya menghitung biaya peluang (opportunity cost), mengingat anggaran MBG berasal dari realokasi belanja lain.
Pandangan senada datang dari ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai pemerintah menunjukkan inkonsistensi dalam arah kebijakan fiskal. Di satu sisi, pemerintah menekan belanja kementerian dan lembaga, namun di sisi lain mempertahankan program besar seperti MBG tanpa penyesuaian.
“Tidak seharusnya ada program yang kebal dari efisiensi, termasuk MBG,” cetus Yusuf.
Menurutnya, efek pengganda MBG terhadap penerimaan negara dalam jangka pendek juga terbatas. Hal ini karena aktivitas ekonomi yang tercipta banyak berada di sektor informal dengan tingkat pajak rendah.
Dalam kondisi fiskal ketat, Yusuf mendorong pemerintah mengalihkan fokus pada program yang berdampak cepat dan terukur. Beberapa alternatif yang dinilai lebih efektif antara lain belanja infrastruktur padat karya, insentif sektor manufaktur, dan penguatan sektor formal.
“Program-program tersebut lebih mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memperluas basis pajak,” tegasnya.
Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan sosial yang kuat, terutama dalam mengatasi stunting dan ketimpangan gizi. Namun dalam praktiknya, program ini menghadapi dilema klasik kebijakan public, yakni trade-off antara manfaat sosial dan keberlanjutan fiskal.
Kritik utama ekonom terletak pada klaim multiplier effect yang dinilai terlalu optimistis. Jika efeknya lebih bersifat substitusi daripada tambahan, maka dampak riil ke ekonomi menjadi terbatas.
Dalam situasi ruang fiskal sempit, setiap program besar harus melewati uji efisiensi. Mempertahankan MBG tanpa penyesuaian berisiko memperlebar defisit dan menekan kualitas belanja negara.
Masalah utama MBG bisa jadi bukan pada idenya, tetapi pada desainnya. Tanpa segmentasi yang jelas, apakah fokus pada stunting, kemiskinan, atau stimulus ekonomi, maka program berisiko tidak optimal.
Usulan moratorium MBG bukan berarti menolak program, tetapi membuka ruang evaluasi agar lebih tepat sasaran. Di tengah tekanan fiskal, pemerintah dituntut tidak hanya menghadirkan program populis, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal dan terukur. Jika tidak, MBG berpotensi menjadi program mahal dengan manfaat yang tidak sebanding.
