MAKLUMAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menilai Pemprov Jatim tidak boleh tinggal diam hanya karena program ini berasal dari pusat.
Anggota Fraksi Gerindra, Aufa Zhafiri, menegaskan perlunya dukungan konkret Pemprov agar program ini berjalan optimal di daerah.
“Dalam postur APBD 2025, kami sempat mencatat ada alokasi sekitar Rp800 miliar untuk menyongsong program ini, meski akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Padahal di daerah lain, dapur MBG sudah ada yang mendapat dukungan dari Pemprov,” ujar Aufa dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan Gubernur terhadap RAPBD 2026, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, program MBG tidak hanya menyentuh aspek gizi masyarakat, tetapi juga memberi dampak sosial-ekonomi yang luas.
“Multiplier effect-nya sangat besar: membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi desa, hingga memperkuat relasi sosial di akar rumput. Dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun setahun, nilainya dua kali lebih besar dari PAD Jawa Timur,” papar Aufa.
Karena itu, Gerindra mempertanyakan mengapa dukungan Pemprov Jatim tidak terlihat dalam RAPBD 2026, baik berupa infrastruktur sosial, ekonomi, maupun dukungan kelembagaan.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berjalan. Saat ini, sekitar 920 dapur MBG sudah beroperasi, sementara 2.100 lainnya masih dipantau progresnya.
“Kalau progresnya lambat, bisa dilakukan roll back,” kata Emil.
Emil menegaskan, MBG adalah program strategis nasional dengan skala sangat besar.
“Kami semua bekerja, gubernur juga bekerja. Pertanyaannya memang, apa peran Pemprov, apa dukungan anggaran? Hari ini Kepala Dinas Kesehatan ikut rapat virtual dengan Kemendagri dan seluruh kepala dinas kesehatan membahas positioning pemerintah daerah. Tapi agar informasi tidak simpang siur, komunikasi soal MBG kami fokuskan satu pintu lewat BGN,” terang Emil.
