MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI, dr Gamal Albinsaid, menerima kunjungan sekaligus audiensi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Lowokwaru Kota Malang di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas permasalahan akses pendidikan bagi anak-anak dhuafa yang masih terbatas, hingga upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan APBN di sektor pendidikan.
Ribuan Anak Dhuafa Kesulitan Akses Pendidikan
Ketua rombongan yang merupakan pengurus di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PCM Lowokwaru, Muhson, menyebut sekitar 1.800 anak dari keluarga dhuafa di Lowokwaru masih kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak.
“Anak-anak ini tumbuh dengan rasa takut untuk bercita-cita. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia, materi, dan akses kebijakan publik membuat kami sulit memberikan solusi yang optimal,” ujar Muhson.
Salah satu perwakilan audiensi juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan. “Banyak keluarga miskin sulit mengakses pendidikan, sementara fasilitas lebih mudah dijangkau oleh mereka yang berasal dari keluarga berpendidikan,” katanya menambahkan.
“Kami melihat harapan, misalnya ada anak tukang jahit yang berhasil menjadi dokter hingga meraih gelar S2, tetapi upaya kami masih terbatas tanpa dukungan lebih besar,” imbuhnya.
Gamal Albinsaid: Pendidikan Harus Inklusif
Menanggapi hal tersebut, dr Gamal yang menjabat di Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih inklusif. Ia juga menyorot rendahnya tingkat literasi dan numerasi anak-anak Indonesia berdasarkan sejumlah survei.
“Tingkat literasi dan numerasi anak-anak Indonesia masih rendah, dan ini menjadi tantangan besar yang harus ditangani sejak dari lingkungan keluarga,” ujar dr Gamal.
Selain itu, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian utamanya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan pentingnya memastikan program bantuan pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dhuafa.
Solusi Pencairan Dana PIP untuk Siswa Dhuafa
Salah satu kendala yang diangkat dalam audiensi adalah soal kesulitan pencairan dana PIP di bank, yang mengharuskan siswa untuk membuka rekening secara individu.
Merespon hal itu, wakil rakyat yang terpilih dari Dapil Jawa Timur V (Malang Raya) itu menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong sistem pencairan langsung ke sekolah agar lebih memudahkan siswa dan orang tua.
“Kami ingin bank bisa langsung datang ke sekolah agar pencairan lebih mudah dan tidak membebani siswa serta orang tua. Tantangan terbesar adalah mengedukasi masyarakat tentang proses pencairan ini,” tegas dr Gamal.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan solusi konkret dapat segera diimplementasikan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh anak di Indonesia.
