MAKLUMAT — Partai Golkar membela Presiden Prabowo Subianto terkait polemik penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban pada Iduladha 1447 Hijriah. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa program bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang sah, memiliki dasar hukum, dan sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus menyusul munculnya kritik terhadap penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban Presiden yang tahun ini mencapai 1.098 ekor dan disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia.
Golkar Bela Prabowo dan Minta Kader Dukung Program Pemerintah
Idrus mengungkapkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader dan keluarga besar Partai Golkar untuk mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Ketua Umum DPP Partai Golkar sudah menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar agar seluruh program pemerintah dan kebijakan Presiden, karena pasti menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan kepentingan bangsa harus kita dukung sepenuhnya,” kata Idrus, dikutip Jumat (29/5/2026).
Menurut Idrus, Golkar harus berada di garis terdepan dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
Bantuan Sapi Kurban Presiden Dinilai Bukan Kepentingan Pribadi
Idrus menegaskan bahwa bantuan sapi kurban Presiden tidak boleh dipersepsikan sebagai kepentingan pribadi maupun pencitraan politik. Sebab, seluruh bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui masjid, pondok pesantren, organisasi keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Penggunaan APBN oleh Presiden untuk bantuan sapi kurban itu bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya jelas, agar rakyat yang membutuhkan juga bisa merasakan kebahagiaan Iduladha,” ujarnya.
Ia menambahkan, program tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang telah berlangsung sejak masa pemerintahan sebelumnya.
Golkar Nilai Kritik terhadap Prabowo Berlebihan
Lebih lanjut, Idrus menilai kritik yang mempersoalkan penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban cenderung mengabaikan tujuan utama program tersebut, yakni memperkuat solidaritas sosial, gotong royong, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan semua hal dipolitisasi. Dalam tradisi pemerintahan Indonesia, bantuan kemasyarakatan seperti ini sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya,” katanya.
Menurutnya, narasi yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi tidak memiliki dasar yang kuat.
Program Sapi Kurban Presiden Libatkan 525 Peternak Lokal
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa penyaluran sapi kurban Presiden merupakan program rutin Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang dijalankan setiap tahun.
Pada Iduladha 1447 H, pemerintah menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh Indonesia. Sebanyak 598 ekor diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan 500 ekor lainnya disalurkan kepada organisasi Islam, pondok pesantren, dan tokoh agama.
Pemerintah juga memastikan seluruh sapi kurban memenuhi syarat kesehatan hewan dan ketentuan syariat Islam, termasuk memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
Selain memberikan manfaat sosial, program tersebut juga berdampak pada perekonomian daerah. Sebanyak 525 peternak lokal terlibat dalam penyediaan sapi kurban Presiden tahun ini.
“Yang menerima rakyat, yang menikmati masyarakat. Bahkan program ini juga menggerakkan ekonomi peternak lokal karena sapi-sapi itu dibeli dari peternak daerah. Jadi ada efek sosial dan efek ekonomi sekaligus,” ujar Idrus.
Golkar Tegaskan Prabowo Bekerja untuk Rakyat
Di akhir keterangannya, Idrus menegaskan bahwa Presiden Prabowo dipilih secara sah oleh rakyat dan setiap kebijakannya harus dilihat dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat.
“Prabowo dipilih rakyat dan Prabowo bekerja untuk rakyat. Tidak ada yang salah dengan itu. Presiden hanya satu, yaitu Presiden yang dipilih rakyat secara sah,” tegasnya.
Karena itu, Golkar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat persatuan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.***
