MAKLUMAT — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya dalam mendorong birokrasi dan tata kelola yang bersih dan berintegritas, usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, kata dia, menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Setiap kepala daerah harus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi. Tata kelola pemerintahan harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” kata Luthfi di Semarang, Selasa (3/3/2026).
Luthfi menambahkan, integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa komitmen terhadap hukum dan etika jabatan, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Luthfi, akan terus memperkuat pengawasan internal dan pembinaan kepada seluruh kepala daerah guna mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan telah mengamankan Bupati Fadia Arafiq dalam OTT di Pekalongan.
Ia menyebut bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan. Pihak-pihak yang diamankan telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
