MAKLUMAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof Abdul Mu’ti memastikan bakal mendorong pemerataan keunggulan di sekolah swasta.
Menurut Mu’ti, penting untuk memiliki konsep sekolah unggul yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun generasi yang berkualitas.
Sebab itu, salah satu langkah untuk mewujudkan pemerataan itu adalah dengan menempatkan guru-guru PPPK tidak hanya di sekolah negeri, tapi juga di sekolah-sekolah swasta.
Pria yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menyebut, sedikitnya 600.000 guru bakal mengikuti sertifikasi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam dunia pendidikan.
“Selain itu, program PPPK akan diarahkan untuk memperkuat tenaga pengajar di sekolah swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah, dengan teknis pelaksanaan yang saat ini sedang menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujarnya saat menghadiri pembukaan Rakornas Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah, Sabtu (23/11/2024).
Sistem Pelaporan Kinerja
Selain itu, Mu’ti juga menyorot soal evaluasi sistem zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga perubahan mekanisme pelaporan kinerja guru.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menerangkan, guru tidak perlu lagi mengunggah laporan kinerja secara mandiri. Sebab, tugas itu akan dilakukan kepala sekolah.
“Sistem ini diharapkan memberikan waktu lebih bagi guru untuk fokus pada pengajaran, bimbingan konseling, dan kegiatan pengabdian masyarakat, tanpa harus mencari jam tambahan di sekolah lain,” harapnya.
Tradisi Sekolah Unggul dan Berakhlak
Tak hanya itu, Mu’ti juga mengapresiasi tradisi Muhammadiyah dalam membangun sekolah unggul dengan memadukan nilai-nilai Islam dan pembaruan (tajdid) dalam pendidikan.
Ia mengingatkan, Muhammadiyah sejak awal berdiri telah menjadi pelopor dalam mengajarkan pelajaran umum di sekolah agama, dan sebaliknya, pelajaran agama di sekolah umum.
“Sekolah Muhammadiyah harus terus berkembang menjadi sekolah unggul dengan cara pandang yang luas,” pintanya.
“Akreditasi harus dipahami sebagai salah satu langkah meningkatkan mutu, sehingga sekolah dapat dinilai berdasarkan standar yang objektif,” pungkas Mu’ti.
