MAKLUMAT — Menteri Haji dan Umrah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Seni (8/9/2025), Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, mengakui bahwa mengurusi persoalan haji dan umrah bukanlah perkara mudah.
Dalam konferensi pers usai dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan menyebut telah menerima arahan dari Prabowo, yang menekankan agar pelayanan terbaik diberikan kepada jamaah haji Indonesia.
“Setelah pelantikan, kami diundang Presiden ke ruangan beliau, berbicara banyak hal. Dan terkait dengan haji, beliau menyampaikan, apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita,” katanya.
Ia menyebut penugasannya sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang berat.
Sebab, ia mengaku telah mengetahui bagaimana seluk-beluk dan medan tata kelola haji selama beberapa bulan terakhir. “Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji, baik di Indonesia maupun di Saudi,” sebutnya.
Biaya Haji yang Lebih Bersahabat
Dalam kesempatan itu, Gus Irfan menyampaikan salah satu agenda sekaligus target utamanya, yakni bagaimana supaya biaya haji lebih bersahabat bagi masyarakat. “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupaya bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama tim Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) besok juga bakal segera berangkat ke Jeddah dan Makkah untuk memutuskan lokasi akomodasi jemaah.
“Besok kami dengan (BPI) Danantara akan ke Jeddah (dan) Makkah lagi, sekali lagi, untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Bulan kemarin kita sudah melihat beberapa calon lokasi, dan insya Allah besok akan kita putuskan mana yang akan dipilih,” terangnya.
“Mungkin ada beberapa tower dan 1-2 tower diharapkan tahun 2028 bisa dipakai,” sambung Gus Irfan.
Terkait perubahan dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, Gus Irfan menilai bahwa hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar untuk berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi secara setara.
“Wewenang ini tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi, sehingga kita bisa berbicara lebih apple to apple,” ujar Gus Irfan.
Minta Media Ingatkan Jika Ada yang Tak Beres
Lebih jauh, Gus Irfan juga berharap dukungan media untuk mengawal kinerja kementerian yang dipimpinnya bersama Dahnil Anzar itu.
Ia meminta agar media mengingatkan jika terdapat sesuatu yang dinilai kurang tepat. “Insya Allah kita (juga) mengharapkan dukungan teman-teman media, kalau ada sesuatu yang kurang beres tolong kami diingatkan,” kelakarnya.
Sementara itu, perihal anggaran, Gus Irfan menegaskan tidak ada pos baru dalam kementerian yang baru dibentuk tersebut, hanya saja terdapat peralihan anggaran dari Ditjen PHU Kemenag ke Kementerian Haji dan dan Umrah.
“Anggaran tidak ada anggaran baru, anggaran kita badan yang lama (BP Haji), ditambah peralihan dari anggaran Ditjen PHU yang dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah,” tandasnya.
