MAKLUMAT — Pertemuan antara dua Menteri Haji dari Indonesia dan Arab Saudi di Riyadh menandai babak baru diplomasi pelayanan jemaah. Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan keberatan secara langsung kepada pihak Saudi terkait penempatan sebagian jamaah Indonesia di zona 5, yang dinilai terlalu jauh dan kurang layak.
“Penempatan jemaah harus mempertimbangkan martabat dan kenyamanan mereka sebagai tamu Allah,” ujar Gus Irfan dalam keterangan di Jakarta, Senin (20/10).
Dalam forum bilateral tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama penyelenggaraan Haji 2026 agar lebih aman, sehat, dan terukur. Fokus utama pembahasan menyangkut penerapan standar istithaah kesehatan jemaah secara ketat dan sistem pelayanan yang transparan.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang dipimpin Tawfiq F Al-Rabiah menegaskan komitmennya mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia. Namun, pihak Saudi menjelaskan bahwa penempatan di zona 5 merupakan bagian dari penyesuaian operasional akibat peningkatan kapasitas layanan di sekitar Masjidil Haram.
Sebagai tindak lanjut, kedua menteri menyepakati pembentukan kelompok operasi gabungan yang akan memantau seluruh aspek operasional haji secara real-time. Langkah ini diharapkan meminimalkan kendala di lapangan dan memastikan seluruh jemaah mendapatkan layanan sesuai standar internasional.
Gus Irfan mengatakan diplomasi haji bukan hanya soal kuota dan fasilitas, tetapi tentang keadilan dan kemanusiaan dalam beribadah. “Kami ingin setiap jemaah Indonesia merasakan pengalaman spiritual yang bermartabat dan tidak sekadar hadir, tapi dihargai,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menutup rangkaian kunjungan kerja Gus Irfan ke Timur Tengah, setelah sebelumnya ia juga menginisiasi kerja sama pencegahan korupsi haji dengan Kejaksaan Agung dan KPK.
