MAKLUMAT — Ketua Umum PBNU kubu Kramat Raya, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan percepatan Muktamar Ke-35 NU bukan persoalan sepanjang seluruh syarat konstitusional dipenuhi. Ia menilai wacana yang muncul usai Rapat Pleno PBNU kubu Sultan pada 9–10 Desember 2025, justru harus menjadi momentum untuk kembali meneguhkan aturan main organisasi, bukan memperkeruh dinamika.
Gus Yahya menyampaikan bahwa mekanisme Muktamar sudah diatur jelas dalam AD/ART. Forum tertinggi NU hanya sah bila dipimpin dua mandataris Muktamar, yakni Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Baginya, aspek ini bukan sekadar prosedur, tetapi fondasi legalitas yang menentukan sah tidaknya seluruh keputusan Muktamar.
“Silakan mau cepat atau mau lambat. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Muktamar wajib dipimpin Rais Aam dan Ketua Umum. Kalau hanya salah satu, tidak mungkin muktamar dilaksanakan. Itu masalah utamanya,” tegas Gus Yahya dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).
Ia mengingatkan percepatan Muktamar tidak boleh ditempuh dengan cara memotong atau melewati tahapan struktural. Langkah seperti itu akan membuka ruang sengketa, memperlebar jarak antar-pengurus, serta menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi.
Gus Yahya juga menekankan pentingnya menjaga islah di tengah dinamika internal. Ia menilai bahwa forum akbar jam’iyyah tidak boleh berjalan dengan konflik yang belum diselesaikan, apalagi jika prosesnya tidak menghadirkan kesepakatan dua unsur pimpinan utama.
“Sudah lah, tidak ada jalan lain selain islah. Jangan sampai muktamar nanti bermasalah dan tidak sempurna,” ujarnya.
Menurutnya, yang dibutuhkan NU saat ini bukan sekadar percepatan jadwal, melainkan kepastian bahwa seluruh tahapan berjalan benar dan diterima seluruh struktur organisasi. Akselerasi tanpa dasar yang kuat hanya akan membuat Muktamar berada dalam posisi rawan dipersoalkan.
“Mau cepat? Monggo. Mau besok pagi juga boleh kalau semua siap. Yang penting muktamar ini benar. Jangan muktamar yang timpang, cacat, atau kurang sempurna,” tandas dia.
Pernyataan Gus Yahya hadir di tengah sorotan publik terhadap beberapa keputusan Rapat Pleno PBNU kubu Sultan yang dinilai sejumlah tokoh tidak sesuai mekanisme. Para kiai sepuh, mustasyar, hingga pengurus di daerah juga sebelumnya mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap AD/ART agar jam’iyyah tidak terseret pertarungan kepentingan politik internal.
Di tingkat bawah, para pengurus berharap persiapan menuju Muktamar dapat dilakukan dengan komunikasi yang jernih, keterbukaan, dan komitmen penuh pada aturan organisasi, demi menjaga keutuhan jam’iyyah dan memastikan transisi kepemimpinan berjalan bermartabat.
